JAKARTA – Dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi ekonomi nasional melalui pencegahan penyelundupan barang ilegal. Dalam periode ini, tercatat bahwa pemerintah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang ilegal senilai Rp 3,7 triliun. Ini menunjukkan bagaimana sinergi antara berbagai instansi dan perangkat hukum berperan penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi negara.
Menurut Menkopolkam Budi Gunawan, pemerintah terus berupaya keras untuk mencegah masuknya barang impor ilegal yang dapat merusak industri dalam negeri. "Upaya ini merupakan hasil kerja keras bersama dari seluruh pihak yang terlibat, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat yang berperan aktif melaporkan kegiatan mencurigakan," ujarnya. Penindakan yang dilakukan mencakup operasi terpadu di berbagai sektor untuk mendeteksi dan mengamankan barang-barang ilegal.
Barang-barang yang berhasil disita selama periode ini sangat beragam, mencakup rokok ilegal, barang elektronik, kosmetik, benih lobster, minuman keras, dan komoditas lainnya. Melibatkan sinergi antara Kemenkopolkam, Dirjen Bea dan Cukai, Polri, TNI, dan Badan Karantina Indonesia, hingga saat ini telah ada 552 orang yang diamankan sebagai bagian dari jaringan penyelundupan skala besar tersebut.
Berikut adalah poin-poin penting terkait upaya pencegahan penyelundupan barang ilegal selama 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran:
- Nilai Penyelundupan: Pemerintah menggagalkan barang ilegal senilai Rp 3,7 triliun.
- Kerja Sama Antar Instansi: Penindakan dilakukan melalui koordinasi dengan Bea Cukai, Polri, TNI, dan kementerian terkait untuk perbaikan pengawasan di pelabuhan dan perbatasan.
- Penangkapaan: Sebanyak 552 tersangka dari jaringan sindikat internasional telah diamankan.
- Jenis Barang: Barang yang disita bervariasi, termasuk produk yang berpotensi merugikan kesehatan masyarakat dan sektor industri.
- Penggunaan Teknologi: Pemerintah meningkatkan kapasitas teknologi pemantauan untuk pengawasan barang ilegal di pelabuhan dan perbatasan.
Pemerintah pun terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membeli barang-barang ilegal, yang tidak hanya merugikan negara dalam pajak tetapi juga bisa berdampak pada kesehatan. Selain itu, penyelundupan juga membahayakan ekosistem laut, khususnya dalam kasus benih lobster.
Sebagai bagian dari langkah strategis, pemerintah akan memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga untuk memberantas penyelundupan lintas batas. Ini termasuk penggunaan teknologi canggih dalam pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat.
Kinerja pemerintah dalam 100 hari ini menjadi indikasi jelas dari komitmen Presiden Prabowo untuk melindungi masyarakat dan industri dalam negeri dari dampak buruk barang ilegal. Upaya tersebut diharapkan juga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, sesuai dengan visi dan misi pemerintahan yang baru.
Kedepannya, diharapkan sinergi antar instansi, penerapan teknologi yang tepat, serta kesadaran masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan penyelundupan akan semakin ketat. Segala upaya ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelaku penyelundupan dan memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.
