Turki baru-baru ini memutuskan untuk memblokir partisipasi Israel dalam latihan militer NATO, sebuah tindakan yang menimbulkan reaksi luas. Melalui hak vetonya sebagai anggota utama aliansi militer, Ankara menunjukkan sikap tegas terhadap situasi yang terjadi di Gaza dan tindakan militer Israel terhadap warga sipil.
Terdapat tiga alasan utama mengapa Turki mengambil langkah dramatis tersebut. Pertama, solidaritas terhadap rakyat Palestina menjadi salah satu pendorong utama kebijakan ini. Presiden Recep Tayyip Erdogan menegaskan bahwa selama tidak tercapainya perdamaian yang komprehensif dan berkelanjutan di Palestina, Turki tidak akan mendukung kerjasama baru antara NATO dan Israel. Pada bulan September 2024, Erdogan memanggil negara-negara Islam untuk bersatu dalam menghadapi apa yang ia sebut sebagai “ancaman ekspansionisme yang berkembang” dari Israel, menekankan pentingnya menciptakan aliansi regional sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina.
Kedua, Erdogan secara terbuka mengritik tindakan militer Israel di Gaza, menggambarkannya sebagai “serangan paling berbahaya dalam sejarah manusia” yang jauh dari batas kemanusiaan. Ia berargumen bahwa tindakan Israel, yang menyebabkan penderitaan luas bagi warga sipil, didukung sepenuhnya oleh negara-negara Barat. Menurut Erdogan, tindakan tersebut bukan hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga menegukkan bahwa Israel adalah “negara teroris” yang melakukan kejahatan perang dalam konteks konflik yang berkepanjangan ini. Dalam pernyataannya, Erdogan berkomitmen untuk menghubungi pemimpin negara-negara yang abstain dalam pemungutan suara gencatan senjata di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, mendesak mereka untuk menanggapi situasi di Gaza dengan lebih tegas.
Ketiga, hubungan diplomatik dan ekonomi antara Turki dan Israel mengalami penurunan yang signifikan. Merespons konflik yang berkepanjangan di Gaza, Turki mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dan menghentikan segala bentuk ekspor dan impor dengan Israel pada tanggal 2 Mei 2024. Kementerian Perdagangan Turki menyatakan langkah ini diambil karena “tragedi kemanusiaan yang memburuk” di wilayah Palestina, menunjukkan bahwa Ankara mengambil tindakan tegas untuk mendukung prinsip-prinsip kemanusiaan dan menekan Israel untuk menghentikan serangan yang dianggapnya tidak berperikemanusiaan.
Ketiga alasan di atas menunjukkan komitmen kuat Turki terhadap isu Palestina, serta kritik tajam terhadap tindakan Israel yang dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, Erdogan juga menegaskan bahwa Turki akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut jika situasi di Gaza tidak membaik, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan militer, sebagaimana ia sampaikan dalam konteks intervensi yang pernah dilakukan terhadap Libya dan di wilayah Nagorno-Karabakh pada bulan Juli 2024.
Dalam konteks ini, langkah Turki untuk memblokir kerjasama militer Israel dengan NATO tidak hanya dianggap sebagai tindakan politik, tetapi juga sebagai pernyataan moral terhadap apa yang terjadi di Gaza. Dukungan Erdogan terhadap Palestina dapat dilihat sebagai bagian dari narasi yang lebih besar tentang ketidakadilan yang dirasakan oleh banyak negara Muslim terhadap kebijakan Israel. Dengan latar belakang sejarah kompleks antara kedua negara, tindakan ini membuka peluang untuk perdebatan lebih luas tidak hanya tentang hubungan Turki-Israel, tetapi juga tentang dinamika politik di kawasan Timur Tengah yang lebih luas.
