Kepolisian Nasional Filipina (PNP) mengumumkan pengerahan sebanyak 7.000 personel untuk menangkap mantan Presiden Rodrigo Duterte. Keputusan ini diambil setelah Interpol mengeluarkan red notice yang menuntut penangkapan Duterte terkait investigasi yang dilakukan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama masa pemerintahannya, khususnya terkait dengan perang antinarkoba.
PNP telah menyusun strategi untuk memastikan keamanan dan kelancaran operasi penangkapan. Sumber dari PNP menegaskan bahwa pasukan keamanan akan memfokuskan upaya mereka di lokasi-lokasi kunci seperti bandara dan pelabuhan di seluruh Filipina, sambil mengecek semua titik masuk utama untuk mencegah kemungkinan pelarian. Kegiatan ini menunjukkan keseriusan pihak berwenang dalam menegakkan hukum dan memastikan keselamatan masyarakat.
Sejak Duterte menjabat sebagai presiden pada tahun 2016, kebijakan anti-narkoba yang dicanangkannya telah menyebabkan lebih dari 6.200 kematian. Hal ini menjadi sorotan internasional, terutama setelah ICC memutuskan untuk membuka penyelidikan. Dalam beberapa kesempatan, Duterte dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan pernah meminta maaf atas tindakan yang diambil terhadap pelanggar aturan narkoba. Pernyataan tersebut semakin mempersulit posisinya di mata publik dan lembaga-lembaga internasional.
Berikut adalah beberapa poin penting tentang situasi ini:
Pengerahan Personel: Sebanyak 7.000 personel polisi akan dikerahkan di seluruh Filipina untuk mendukung operasi penangkapan Duterte.
Fokus Operasi: Penangkapan akan terpusat di Metro Manila dan Davao, yang merupakan provinsi asalnya.
Persiapan Keamanan: PNP sudah mengambil langkah-langkah keamanan dengan mengamankan berbagai titik masuk, termasuk bandara dan pelabuhan.
Dukungan Internasional: Red notice dari Interpol menunjukkan bahwa masalah ini mendapatkan perhatian global, dengan ICC mengambil langkah serius untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Konfirmasi Pihak Berwenang: Pejabat tinggi kepolisian mengkonfirmasi pengerahan ini dan menekankan pentingnya keselamatan publik dalam operasional ini.
- Reaksi Mantan Presiden: Duterte sebelumnya menyatakan ketidakberdayaannya untuk meminta maaf atas kematian yang terjadi dalam perang melawan narkoba, memperlihatkan sikap konfrontatif yang terus ia tunjukkan.
PNP berkomitmen untuk menegakkan hukum dan bertindak sesuai peraturan, mempertimbangkan segala risiko yang mungkin mengancam keselamatan publik. Pihak kepolisian menyatakan bahwa langkah-langkah pencegahan keamanan telah diambil untuk menjamin suksesnya operasi penangkapan ini.
Duterte, yang terkenal dengan julukan ‘Digong’, menyelesaikan masa jabatannya pada 2022, namun warisan kebijakan kontroversialnya terus menjadi perdebatan hangat di dalam dan luar negeri. Mantannya sebagai presiden berpengaruh dalam banyak isu, termasuk keberlanjutan perang terhadap narkoba dan dampaknya terhadap masyarakat. Keterlibatan ICC dan respons PNP terhadap kasus ini menunjukkan bahwa perdebatan tentang keadilan dan hak asasi manusia di Filipina masih jauh dari selesai.
Situasi ini menunjukkan kompleksitas pergulatan Filipina dengan masalah keadilan sosial dan hak asasi manusia, serta bagaimana kebijakan pemerintah dipersepsikan di kancah internasional. PNC kini dalam posisi untuk mengambil langkah lebih lanjut untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan bahwa setiap individu, termasuk mantan presiden, harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka.
