Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan rencana pembangunan tanggul laut atau "giant sea wall" yang akan dilaksanakan dengan pendekatan inovatif yang dikenal sebagai "grey and green solution". Pendekatan ini dianggap penting untuk meningkatkan efisiensi anggaran pemerintah dan menjawab kebutuhan yang beragam di setiap pesisir pulau di Indonesia.
Dalam sebuah jumpa pers di kantor Kemenko Infra pada Rabu, 19 Maret 2025, AHY menjelaskan konsep "grey and green solution" sebagai kombinasi antara konstruksi beton untuk tanggul laut dan penghijauan melalui penanaman mangrove. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan membangun tanggul laut secara paralel, mempertimbangkan kondisi spesifik yang dihadapi di masing-masing wilayah.
“Grey and green solution adalah kombinasi konstruksi tanggul laut yang terbuat dari beton atau penghijauan. Beton merupakan bentuk fisik tanggul yang dibangun, sementara penghijauan dilakukan melalui penanaman mangrove di setiap pesisir pantai,” ujar AHY.
Pembangunan tanggul laut ini juga akan mempertimbangkan aspek sosial. AHY menegaskan pentingnya melakukan analisis terhadap keberadaan hunian masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Jika anggaran pembangunan tanggul laut lebih mahal dibandingkan biaya relokasi penduduk, pemerintah akan mempertimbangkan opsi relokasi.
Beberapa poin penting terkait pembangunan tanggul laut yang disampaikan oleh AHY adalah sebagai berikut:
Pendekatan Konstruksi Berkelanjutan: Menggunakan metode grey and green solution untuk memadukan konstruksi beton yang kuat dengan solusi alam melalui penghijauan.
Perencanaan yang Mengutamakan Kualitas Hidup: Pembangunan tanggul laut harus sejalan dengan pembangunan infrastruktur pendukung, seperti normalisasi sungai dan pembersihan sistem pembuangan limbah. "Pembuatan tanggul laut harus dikerjakan secara paralel," tegasnya.
Suplai Air Bersih: Pemerintah berkomitmen agar pembangunan tanggul laut tidak mengganggu suplai air bersih. AHY mengingatkan bahwa eksploitasi air tanah yang berlebihan dapat menyebabkan masalah lingkungan, seperti amblasnya daratan.
- Rapat Koordinasi Lintas Kementerian: AHY mengadakan rakor untuk membahas perlindungan pesisir dan penanganan banjir terpadu, memberi gambaran jelas mengenai kolaborasi lintas sektor yang diperlukan dalam proyek ini.
AHY juga mencatat pentingnya menjaga kualitas lingkungan selama dan setelah pembangunan tanggul laut. Beliau menyatakan bahwa peningkatan kualitas air dan lingkungan sangat bergantung pada langkah-langkah yang diambil dalam proyek ini.
Rencana pembangunan tanggul laut yang melibatkan banyak kementerian ini diyakini akan menjadi solusi strategis untuk melindungi wilayah pesisir dari ancaman kenaikan permukaan air laut dan perubahan iklim. Pemerintah berharap pembangunan ini dapat menjadi model bagi inisiatif serupa di daerah lain di Indonesia.
Selain itu, AHY menyampaikan bahwa proses pembangunan ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta. Dalam hal ini, kolaborasi dengan investor, terutama dari negara-negara yang tertarik seperti China dan Jepang, juga dibahas untuk menjamin kelancaran pembangunan.
Dengan kombinasi langkah-langkah yang dipikirkan dengan matang, diharapkan tanggul laut yang akan dibangun nantinya tidak hanya berfungsi sebagai pelindung fisik, tetapi juga sebagai elemen yang mendukung keberlangsungan ekosistem pesisir dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
