Pemerintah Albania telah secara resmi mengumumkan larangan terhadap aplikasi media sosial TikTok selama satu tahun, sebuah langkah yang diambil sebagai respon terhadap meningkatnya kekhawatiran mengenai efek negatif platform tersebut terhadap anak-anak. Menteri Pendidikan Albania, Ogerta Manastirliu, mengungkapkan bahwa larangan ini mengikuti konsultasi dengan sekitar 65.000 orang tua yang banyak di antaranya mendukung pembatasan akses ke TikTok.
Langkah ini merupakan respons langsung terhadap insiden tragis yang terjadi pada Desember lalu, di mana seorang anak sekolah berusia 14 tahun ditusuk hingga tewas oleh teman sekelasnya setelah terlibat dalam pertengkaran di media sosial. Kejadian ini menggugah perhatian pemerintah Albania tentang pentingnya menyediakan lingkungan yang aman bagi anak-anak, terutama di dunia digital yang semakin kompleks.
Perdana Menteri Edi Rama menjelaskan bahwa keputusan untuk melarang TikTok diambil setelah melalui dialog positif dengan pihak TikTok. Dalam pernyataannya, Rama menekankan bahwa perwakilan dari platform tersebut akan berkunjung ke Albania untuk merundingkan serangkaian langkah yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan bagi anak-anak yang menggunakan aplikasi tersebut. Menurutnya, tantangan utama yang harus diatasi adalah pengaturan akses anak-anak serta pembatasan konten berbahaya di platform.
Larangan ini akan tetap berlaku hingga pihak TikTok menerapkan filter yang diperlukan. Di antara persyaratan yang diminta oleh pemerintah Albania adalah kontrol orangtua, verifikasi usia pengguna, dan penambahan bahasa Albania dalam aplikasi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pengguna muda.
Meskipun TikTok telah mengekspresikan penolakannya terhadap larangan tersebut, menyatakan bahwa baik korban penusukan maupun penyerang tidak menggunakan platformnya, pemerintah Albania tetap bersikukuh dengan kebijakan ini. Perusahaan, yang merupakan bagian dari ByteDance, telah menghadapi berbagai tantangan di negara-negara Barat dalam beberapa tahun terakhir, terkait dengan isu privasi dan keamanan data.
Berikut adalah beberapa alasan mengapa Albania memutuskan untuk melarang TikTok:
Insiden Kekerasan: Larangan ini muncul sebagai reaksi terhadap penusukan fatal yang terjadi di sekolah, yang dipicu oleh interaksi di media sosial.
Kekhawatiran Terhadap Konten Berbahaya: Pemerintah ingin melindungi anak-anak dari konten yang dapat membahayakan psikologis dan emosional mereka.
Kesepakatan dengan Orang Tua: Banyak orang tua di Albania mengungkapkan keinginan untuk memiliki akses terbatas terhadap platform yang dianggap tidak aman bagi anak-anak mereka.
Peningkatan Keamanan Digital: Pemerintah Albania berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan anak-anak dalam lingkungan digital, dengan melibatkan TikTok dalam diskusi mengenai pengaturan yang lebih ketat.
- Tuntutan untuk Pengaturan yang Lebih Baik: TikTok diharapkan dapat menyediakan fitur kontrol orangtua dan verifikasi usia yang lebih efektif.
Isu penggunaan data pribadi juga menjadi fokus perhatian, bukan hanya di Albania, tetapi di banyak negara lain. Misalnya, di Inggris, pengawas perlindungan data sedang menyelidiki bagaimana TikTok menggunakan informasi pribadi pengguna berusia 13 hingga 17 tahun.
Sementara itu, di Amerika Serikat, perhatian terhadap TikTok juga meningkat seiring upaya pemerintahan untuk memaksa perusahaan induknya, ByteDance, agar melepaskan operasi TikTok di negara tersebut karena alasan keamanan nasional.
Kebijakan larangan TikTok di Albania mencerminkan kekhawatiran global mengenai dampak media sosial terhadap generasi muda, serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menyeimbangkan inovasi teknologi dan perlindungan masyarakat, terutama anak-anak. Upaya ini menunjukkan bahwa masalah keamanan dan penggunaan media sosial adalah isu yang membutuhkan perhatian serius dan kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan teknologi.
