Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) baru-baru ini menjatuhkan denda sebesar Rp202,5 miliar kepada Google LLC atas dugaan praktik monopoli. Denda ini ditetapkan karena perusahaan dianggap memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin pasar untuk membatasi persaingan dan inovasi teknologi, terkait dengan penerapan sistem penagihan Google Play Billing (GPB). Keputusan ini memicu tanda tanya mengenai potensi retaliasi dari Presiden AS Donald Trump, yang memiliki koneksi erat dengan perusahaan-perusahaan teknologi besar.
Ketua Majelis Komisi KPPU, Hilman Pujana, menyatakan bahwa judul Perkara No. 03/KPPU-I/2024 membuktikan pelanggaran tersebut mengindikasikan terbatasnya pengembangan teknologi di Indonesia. Dalam putusannya, KPPU memerintahkan Google untuk menghentikan kewajiban penggunaan GPB. Langkah ini menjadi sorotan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar Indonesia, terutama di AS.
Di sisi lain, hubungan antara Google dan Trump terbilang kompleks. Dalam beberapa kesempatan, perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Google, Amazon, dan Meta mendonasikan masing-masing US$1 juta untuk dana pelantikan Trump, yang menunjukkan betapa dekatnya ikatan tersebut. Para ahli berpendapat bahwa retaliasi dari Trump bisa jadi terjadi, terutama jika kebijakan anti-monopoli Indonesia dianggap ditujukan secara khusus kepada perusahaan-perusahaan asal AS.
Menurut Muhammad Habib, peneliti dari Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), dampak kebijakan terhadap perusahaan teknologi AS akan sangat tergantung pada konteks strategi persaingan yang diterapkan di Indonesia. Ia mengemukakan, “Situasi yang akan dilihat Trump tentunya apakah upaya-upaya mencegah monopoli di Indonesia hanya menargetkan perusahaan AS atau berlaku juga pada perusahaan teknologi asing dari negara lain ataupun perusahaan asal Indonesia.”
Lebih jauh, jika keputusan KPPU hanya menargetkan perusahaan-perusahaan teknologi dari AS, maka potensi respons dari Trump menjadi lebih mungkin. Ini merujuk pada dinamika yang telah ada, di mana keputusan-keputusan serupa di Indonesia kadang dirasa merugikan perusahaan-perusahaan teknologi asal AS, seperti Apple dan Starlink, yang juga memiliki sejarah interaksi dengan Trump.
Dari perspektif hukum, Google merespons keputusan KPPU dengan menolak putusan dan menyatakan niat untuk mengajukan banding. Perwakilan Google mengklaim bahwa praktik mereka saat ini berkontribusi positif terhadap ekosistem aplikasi di Indonesia. Mereka beralasan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Google justru mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan kompetitif, serta memberikan dukungan kepada pengembang lokal melalui berbagai inisiatif.
Google menyatakan, “Kami berkomitmen untuk selalu patuh kepada hukum Indonesia dan akan terus berkolaborasi secara konstruktif dengan KPPU dan seluruh pihak terkait sepanjang proses banding berjalan.” Pernyataan ini menunjukkan niat perusahaan untuk mendiskusikan isu tersebut lebih lanjut dan mencari solusi untuk masalah yang ada.
Dalam konteks yang lebih luas, kebangkitan kebijakan anti-monopoli di banyak negara mengindikasikan ketegangan global antara negara-negara dan perusahaan teknologi besar. Negara-negara berusaha mengatur dominasi perusahaan-perusahaan tersebut demi melindungi pasar lokal dan mendorong persaingan yang lebih adil. Sementara itu, Trump yang pernah memimpin kebijakan yang bersahabat dengan korporasi besar, kini dapat kembali berperan sebagai penghalang bagi kebijakan yang dianggap merugikan perusahaan-perusahaan AS.
Persaingan antara kebijakan antimonopoli di Indonesia dan kepentingan ekonomi dan politik AS di bawah Trump menciptakan situasi yang kompleks. Dinamika ini tidak hanya berpengaruh pada hubungan bilateral tetapi juga dapat mempengaruhi inovasi dan investasi di sektor teknologi di Indonesia. Keputusan KPPU dan langkah selanjutnya dari Google serta tanggapan dari pemerintah AS selanjutnya akan menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan.
