Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, pihak Otorita IKN menegaskan bahwa meskipun terdapat pembatasan anggaran, pembangunan IKN akan tetap berlanjut sesuai rencana. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Lingkungan Hidup dan Bencana Otorita IKN, Onesimus Patiung, dalam pernyataannya di Samarinda.
Onesimus Patiung memastikan bahwa anggaran operasional untuk IKN tetap ada meskipun ada pembekuan anggaran. "Kami tetap berjalan. Anggaran operasional kami tetap ada," ungkap Onesimus. Ia mengharapkan agar efisiensi anggaran tidak menghambat target pembangunan. Menurutnya, semua proyek pembangunan akan tetap berlanjut dengan anggaran yang lebih minimal, memungkinkan pemerintah untuk mencapai target-target prioritasnya.
Berikut beberapa poin penting terkait perkembangan IKN Nusantara meskipun anggaran diblokir:
Pembangunan Berkelanjutan: Onesimus menekankan bahwa pekerjaan di IKN akan terus berjalan. "Pembangunan Istana Presiden dan kantor kepresidenan sudah berjalan," tambahnya. Pembangunan kantor-kantor lembaga lainnya, seperti DPR, MPR, dan Mahkamah Agung juga diharapkan dapat segera dilengkapi.
Proses AMDAL: Terkait dengan dampak lingkungan, Onesimus menjelaskan bahwa semua proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berjalan dengan baik. Seluruh kegiatan pembangunan di IKN harus mematuhi prosedur AMDAL. "Kalau tidak, berarti kegiatan itu ilegal," tegasnya.
Komitmen Anggaran Jangka Panjang: Onesimus juga mengungkapkan bahwa komitmen Presiden dalam menyediakan anggaran tahap II mencapai Rp48 triliun untuk pengembangan IKN selama lima tahun masih berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam pembangunan IKN meskipun anggaran yang ada saat ini mengalami pemblokiran.
Diversifikasi Sumber Pembiayaan: Sementara anggaran dari APBN hanya mencakup 20 persen dari total kebutuhan pembangunan IKN, Onesimus menekankan bahwa 80 persen pendanaan akan berasal dari investasi. Ia menyebut beberapa investor besar yang terlibat, termasuk Hermina, Mayapada, Swiss Hotel, dan Kubika.
Menarik Investor Asing: Onesimus berharap semakin banyak investor, baik domestik maupun internasional, yang tertarik untuk berinvestasi di IKN. Ia merujuk pada rencana Australia yang ingin membangun sekolah internasional di IKN, serta kehadiran kedutaan besar dan badan keuangan dunia dalam acara Nusantara International Partnership yang direncanakan akan menarik lebih banyak investasi.
- Waktu Pindah ke IKN: Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa meskipun ada isu anggaran diblokir, rencana untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke IKN akan tetap dilaksanakan pada tahun 2028. Ini menunjukkan bahwa meskipun menghadapi tantangan, target pembangunan IKN tetap menjadi prioritas bagi pemerintah.
Upaya untuk memindahkan pusat pemerintahan ke IKN Nusantara tetap menjadi agenda vital bagi pemerintah. Meskipun terdapat tantangan yang dihadapi, baik dalam bentuk pemblokiran anggaran maupun kekhawatiran terkait investasi, Otorita IKN berkomitmen untuk memastikan bahwa semua tahap pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar. Keterlibatan investor dan pelaksanaan prosedur yang transparan dalam pembangunan akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan. Dengan dukungan dari semua pihak, diharapkan proyek ambisius ini akan memberikan dampak positif bagi perkembangan dan pemerataan ekonomi di Indonesia.
