Bisnis

Anggaran Dipotong, Nasib Mudik Gratis? Ini Jawaban Menhub!

Jakarta – Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, pemerintah telah mengumumkan pemangkasan anggaran secara besar-besaran pada APBN 2025. Dalam konteks ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadi salah satu instansi yang terkena dampak pemangkasan anggaran tersebut. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keberadaan program mudik gratis, yang menjadi salah satu inisiatif penting untuk membantu masyarakat di saat Lebaran.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memberikan jaminan bahwa meskipun anggaran mengalami pemotongan, program mudik gratis tetap akan diupayakan. "Mudik gratis, kalau anggarannya masih ada kita teruskan. Kalaupun anggarannya tidak ada, kita akan mendorong pihak swasta dan BUMN untuk berpartisipasi," ungkap Dudy dalam pernyataannya di Roemah Kuliner, Komplek Metropolen, Jakarta.

Program mudik gratis ini sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin pulang ke kampung halaman saat Lebaran tanpa harus terbebani biaya transportasi yang tinggi. Menteri Dudy menekankan bahwa Kemenhub akan melakukan koordinasi pendaftaran satu pintu. Koordinasi ini ditujukan agar masyarakat dapat mendaftar pada satu tempat, baik yang diselenggarakan oleh Kemenhub maupun oleh BUMN atau lembaga lain, sehingga menghindari kebingungan dan mengefisienkan proses.

Dudy menambahkan bahwa evaluasi atas penyelenggaraan mudik gratis tahun lalu menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang mendaftar ke lebih dari satu penyelenggara. Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran transportasi saat mudik. "Tidak mungkin masing-masing jalan sendiri. Nanti kalau mogok di tol, bisa macet semua. Tapi kalau terkordinir, harapan kami bisa lebih teratur," tuturnya.

Berikut beberapa poin penting terkait program mudik gratis yang perlu diperhatikan:

  1. Dukungan Pihak Swasta dan BUMN: Jika anggaran dari Kemenhub tidak mencukupi, alokasi anggaran dari sektor swasta dan BUMN diharapkan dapat mendukung keberlanjutan program ini.

  2. Pendaftaran Satu Pintu: Kemenhub berencana untuk mengatur pendaftaran mudik gratis melalui satu jalur, agar masyarakat tidak mendaftar di banyak tempat, yang dapat membingungkan dan berpotensi menimbulkan kemacetan.

  3. Mencegah Kemacetan: Dengan adanya sistem pendaftaran yang terkoordinir, mudik gratis diharapkan dapat berjalan lebih lancar dan terhindar dari masalah kemacetan yang sering terjadi saat puncak arus mudik.

  4. Keterlibatan Masyarakat: Masyarakat diharapkan untuk mendaftar secara resmi dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Kemenhub, agar program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal.

Kemenhub menyadari bahwa pemangkasan anggaran ini merupakan tantangan, namun tetap berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. "Kami akan terus berupaya sehingga masyarakat tetap bisa merasakan manfaat dari program ini, meski dalam kondisi anggaran yang terbatas," tambah Dudy.

Kedepannya, masyarakat diharapkan untuk terus mengikuti perkembangan terkait program mudik gratis ini. Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan sektor swasta, diharapkan program ini tetap berjalan, sehingga masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan lebih nyaman dan tenang.

Rina Lestari adalah seorang penulis di situs Media Massa Podme. Podme.id adalah portal berita informasi dan aplikasi podcast gaya hidup dan hiburan terdepan di Indonesia.

Berita Terkait

Back to top button