Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapannya mengenai isu pemblokiran anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di rumah pribadinya di Solo pada Jumat, 7 Februari 2025, Jokowi mengungkapkan bahwa untuk persoalan ini, masyarakat sebaiknya langsung bertanya kepada pihak berwenang, yakni Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.
"Silakan tanyakan ke kepala Otorita IKN, tanyakan Pemerintah," ujar Jokowi ketika dimintai pendapat mengenai masalah tersebut. Ia juga menekankan pentingnya untuk tidak mencampuradukkan urusan IKN dengan urusan pemerintah saat ini. Jokowi menegaskan, "Itu kan urusan pemerintah, jangan ditarik-tarik."
Sementara itu, Jokowi menyebutkan bahwa dirinya masih berkomunikasi dengan Basuki Hadimuljono, meskipun komunikasinya lebih bersifat personal. “Kadang-kadang (komunikasi dengan Basuki) hanya mengabarkan saja, bukan urusan pekerjaan. Sehat pak Bas, hehe, keluarga gimana, gitu aja,” jelas Jokowi.
Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai isu pemblokiran anggaran tersebut. Menurut Dody, tidak ada pemblokiran atau penguncian terhadap seluruh anggaran 2025 di Kementerian PUPR. Yang terjadi adalah upaya efisiensi dalam penggunaan anggaran sejalan dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah saat ini. "Tidak di-lock, hanya sekadar efisiensi. Presiden selalu mengingatkan kita untuk mengurangi kebocoran anggaran di sana-sini," ungkap Dody.
Dody menjelaskan bahwa penyesuaian yang dilakukan pada anggaran IKN merupakan bagian dari upaya untuk mengoptimalkan penggunaan dana, dan bukan merupakan langkah untuk menunda pembangunan IKN. Perencanaan dan realisasi proyek, kata Dody, tetap berjalan sesuai dengan arahan pemerintah, dan akan tetap memperhatikan efisiensi anggaran.
Berikut adalah beberapa poin penting terkait pemblokiran anggaran IKN:
Tanggapan Jokowi: Presiden Jokowi meminta publik untuk bertanya langsung kepada pihak yang berwenang terkait isu pemblokiran anggaran IKN, menegaskan bahwa urgensi permasalahan ini sepenuhnya berada di pemerintah saat ini.
Komunikasi dengan Kepala Otorita IKN: Jokowi menuturkan bahwa meski tetap berkomunikasi dengan Basuki Hadimuljono, pembicaraan tersebut lebih bersifat informal dan tidak menyentuh tentang urusan pekerjaan.
Klarifikasi dari Kementerian PUPR: Menteri Dody Hanggodo menegaskan bahwa tidak ada pemblokiran anggaran, melainkan penyesuaian dan efisiensi yang dilakukan untuk mengoptimalkan anggaran sesuai dengan kebijakan Presiden.
Kepentingan Proyek IKN: Proyek pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah dan diharapkan dapat dilanjutkan dengan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
- Dampak terhadap Pembangunan: Ketegangan terkait isu anggaran dapat memengaruhi kecepatan pembangunan IKN, namun pemerintah menjamin bahwa langkah-langkah yang diambil bertujuan untuk memperbaiki manajemen anggaran.
Kondisi ini tentunya menarik perhatian banyak pihak, khususnya bagi warga yang menantikan perkembangan konstruksi IKN. Publik kini menunggu langkah lanjutan dari pemerintah dan Otorita IKN dalam menghadapi tantangan ini. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga transparansi dan efisiensi dalam setiap proyek besar di masa depan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di IKN.
