Anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemdikbud) untuk tahun 2025 mengalami pemangkasan yang signifikan, mencapai 49,57% dari pagu awalnya, yakni Rp 7,73 triliun. Setelah dilakukan restrukturisasi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), anggaran Kemdikbud berkurang menjadi Rp 3,89 triliun. Pemangkasan ini mengundang berbagai pertanyaan mengenai dampaknya terhadap pengembangan infrastruktur internet, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Ismail menyatakan bahwa pemangkasan anggaran ini bersumber dari beberapa pos anggaran yang berbeda, antara lain Penyertaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 519,46 miliar, dan pengelolaan pinjaman serta hibah luar negeri Rp 773,25 miliar. Pajak dari Badan Layanan Umum (BLU) BAKTI mengalami perubahan signifikan, dari semula terpangkas Rp 2,7 triliun menjadi Rp 2,04 triliun. Ismail menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan dalam pembangunan infrastruktur, sehingga tidak terfokus hanya pada wilayah tertentu.
Menghadapi tantangan ini, Kemdikbud mengumumkan sejumlah strategi untuk memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersisa. Strategi ini mencakup:
1. Reprioritasi program
2. Refocusing anggaran
3. Review mendalam untuk mencegah pemborosan
4. Kemitraan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU)
5. Penerapan prinsip efisiensi
6. Penguatan peran regulator
7. Pemberdayaan ekosistem digital
Selain itu, anggaran Rp 3,89 triliun akan dialokasikan untuk belanja pegawai dan operasional perkantoran sebesar Rp 1,34 triliun, serta mendukung berbagai program kerja pemerintah. Beberapa prioritas utama dalam anggaran ini meliputi pembangunan infrastruktur telekomunikasi, Base Transceiver Station (BTS), layanan spektrum frekuensi radio, dan perlindungan data serta konten negatif.
Melihat kebutuhan yang mendesak, Komdigi telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 9,69 triliun untuk tahun 2025. Tambahan dana ini akan digunakan untuk menyelesaikan proyek Pusat Data Nasional Cikarang, yang diharapkan dapat mengonsolidasikan data pemerintah dan meningkatkan layanan publik berbasis digital. Ismail juga menambahkan bahwa sejumlah program harus diprioritaskan agar dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Pusat Data Nasional dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data dengan menggantikan 2.700 pusat data yang ada saat ini dengan satu sistem terintegrasi. Ini diharapkan akan memudahkan akses layanan publik seperti BPJS dan layanan imigrasi, sempat terhubung dalam satu portal.
Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Ismail mengharapkan dukungan untuk usulan tambahan anggaran ini, yang dinilai krusial untuk kelangsungan dan pengembangan infrastruktur digital di Indonesia. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menegaskan komitmennya untuk mendukung usulan anggaran tambahan demi kemajuan infrastruktur digital.
Namun, dengan pemangkasan yang tajam ini, berbagai pihak menyoroti potensi dampak negatif terhadap pembangunan infrastruktur internet di daerah 3T. Kementerian dan lembaga terkait harus berkolaborasi secara aktif untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan memastikan bahwa layanan publik tidak terganggu.
Mengingat pentingnya infrastruktur internet dalam meningkatkan kualitas hidup dan akses informasi di seluruh pelosok Indonesia, tantangan alokasi anggaran ini harus dihadapi secara hati-hati. Pembangunan infrastruktur internet yang merata adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah, termasuk yang terisolasi. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret dalam mengelola anggaran yang tersisa dan merangkul sektor swasta menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan ke depannya.
