Arab Saudi Tegaskan Tolak Normalisasi dengan Israel Tanpa Palestina

Arab Saudi menegaskan kembali komitmennya untuk tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa adanya pembentukan negara Palestina. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, posisi kerajaan terkait pembentukan negara Palestina tetap tegas dan tidak berubah. Klaim dari pihak Amerika Serikat bahwa Riyadh tidak lagi menuntut kemerdekaan Palestina telah disanggah secara resmi oleh pemerintah Arab Saudi.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menekankan bahwa sikap ini telah dipertegas oleh Pangeran Salman bin Abdulaziz Al Saud, Putra Mahkota dan Perdana Menteri Kerajaan, dalam berbagai kesempatan. Dalam pernyataannya, Pangeran Salman menyatakan, “Arab Saudi akan melanjutkan upaya tanpa kenal lelah untuk mendirikan Negara Palestina Merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, dan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa hal tersebut.” Pernyataan ini dicantumkan dalam unggahan resmi pada platform media sosial X pada tanggal 5 Februari 2025.

Tanggapan tegas dari Arab Saudi ini mencerminkan ketidakpuasan Riyadh terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat Palestina, yang semakin meningkat. Kerajaan juga menolak setiap bentuk pelanggaran, termasuk aneksasi wilayah, pembangunan permukiman ilegal, serta upaya memindahkan warga Palestina dari tanah air mereka. Arab Saudi menyatakan bahwa komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk membantu mengurangi penderitaan kemanusiaan yang dialami oleh rakyat Palestina yang tetap bertahan di tanah mereka.

Di tengah meningkatnya ketegangan terkait situasi di Palestina, pernyataan ini kemungkinan merupakan respons terhadap klaim yang dilontarkan oleh mantan Presiden AS, Donald Trump, mengenai posisi Arab Saudi terkait tanah Palestina. Trump sebelumnya menyatakan bahwa Riyadh tidak lagi menuntut hak atas tanah Palestina dan mengusulkan kemungkinan pemindahan warga Palestina yang mengungsi dari Gaza ke negara-negara tetangga. Usulan seperti ini menjadi isu yang sangat sensitif dan dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak-hak fundamental rakyat Palestina.

Dalam konteks ini, Arab Saudi menekankan bahwa mereka tidak akan mengesampingkan hak-hak Palestina meskipun terdapat pandangan yang berbeda dari negara-negara lain, termasuk AS. Komitmen Kerajaan dalam mendukung kemerdekaan Palestina tidak hanya menjadi tindakan politik, tetapi juga mencerminkan solidaritas sejarah terhadap rakyat Palestina.

Dalam penguatan argumennya, Arab Saudi menggandeng dukungan dari komunitas internasional. Kerajaan percaya bahwa perlunya tindakan konkret untuk menghentikan pelanggaran yang terjadi dan memastikan bahwa hak-hak rakyat Palestina diakui serta dilindungi. Hal ini menggambarkan paradigma yang lebih luas di mana negara-negara Arab bersatu dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina, dan menolak segala bentuk normalisasi yang tidak mengakui hak-hak tersebut.

Sebagai negara dengan pengaruh besar di kawasan Timur Tengah, langkah Arab Saudi ini sangat signifikan. Kerajaan ini bukan hanya menjadi pemimpin dalam dunia Islam, tetapi juga diharapkan dapat berperan aktif dalam memfasilitasi dialog dan penyelesaian yang adil terkait konflik yang telah berlangsung lama ini. Dukungan terhadap pembentukan negara Palestina menjadi salah satu pilar penting dalam kebijakan luar negeri Saudi, dan hal ini kemungkinan akan terus ditegaskan di forum-forum internasional.

Dengan pengumuman ini, Arab Saudi menunjukkan bahwa meskipun ada dorongan dari berbagai pihak untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, mereka tetap berpegang pada prinsip yang sudah lama dijunjung tinggi, yaitu pengakuan terhadap hak-hak rakyat Palestina dan pembentukan negara yang merdeka. Maka dari itu, perhatian dunia kini beralih kepada tindakan konkret yang akan diambil oleh negara-negara di kawasan, serta apa yang bisa dilakukan masyarakat internasional untuk mendukung proses perdamaian yang lebih berkelanjutan di wilayah tersebut.