Riyadh, Podme.id – Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyarankan agar warga Palestina mendirikan negara mereka di wilayah Arab Saudi. Saran tersebut, yang muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Palestina, segera menuai reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.
Pernyataan Netanyahu dianggap sebagai usaha untuk mengalihkan perhatian dari tindakan pendudukan Israel yang terus menerus terhadap warga Palestina, termasuk pembersihan etnis yang mereka alami. Kementerian Luar Negeri Saudi menanggapi dengan tegas, menolak ide tersebut dan menyatakan bahwa usulan tersebut merendahkan hak inheren rakyat Palestina atas tanah mereka. Dalam rilis resmi yang diterbitkan pada Minggu, 9 Februari 2025, kedua negara Arab, Mesir dan Yordania, juga mengecam saran tersebut. Mesir khususnya menilai gagasan itu sebagai pelanggaran nyata terhadap kedaulatan Arab Saudi.
Penekanan pada Hak Sejarah
Dalam pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Saudi menyoroti pentingnya wilayah Palestina bagi rakyat Palestina. Mereka menyatakan bahwa "pola pikir ekstremis pendudukan ini tidak memahami apa arti wilayah Palestina bagi saudara-saudara Palestina dan hubungan yang sadar, historis, dan sah dengan tanah itu." Pernyataan ini menggambarkan penolakan negara-negara Arab untuk mengakui batasan yang ditetapkan oleh Israel dalam narasinya.Reaksi Negatif dari Dunia Arab
Tindak lanjut dari pernyataan Netanyahu juga mengundang reaksi keras dari negara-negara Arab lainnya, yang melihat usulan itu sebagai upaya untuk meminimalkan isu yang sangat serius tentang hak Palestina. Mereka menyerukan agar lebih banyak perhatian diberikan kepada pelanggaran hak asasi manusia yang dihadapi oleh rakyat Palestina di Jalur Gaza.Kasus Sejarah dan Kebijakan AS
Komentar ini juga tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang konflik Israel-Palestina dan pendekatan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dalam merumuskan solusi. Sebelumnya, mantan Presiden Donald Trump pernah mengusulkan untuk mengambil alih Jalur Gaza dan menciptakan "Riviera Timur Tengah," yang disebut-sebut akan melibatkan pemindahan warga Palestina ke lokasi lain. Hal ini merupakan bentuk disertasi terhadap proses perdamaian yang sudah ada, dan negara-negara Arab menekankan bahwa mereka tidak akan menjalin hubungan dengan Israel tanpa adanya pembentukan negara Palestina.- Solidaritas Palestina dari Dunia Arab
Solidaritas terhadap rakyat Palestina tetap menjadi pilar utama dalam diplomasi Arab. Rakyat dan pemerintah di seluruh dunia Arab mengecam apa yang dianggap sebagai diplomasi coercive dari Israel, yang berupaya mengubah demografi wilayah tanpa memperhatikan hak rakyat Palestina. Penolakan ini menunjukkan kekuatan solidaritas dunia Arab dan pentingnya kesatuan dalam memperjuangkan hak-hak Palestina.
Netanyahu, melalui pernyataannya, tampaknya berusaha untuk memperkuat agenda politik domestiknya di tengah tantangan yang dihadapi Israel. Namun, respons kuat dari Kementerian Luar Negeri Saudi dan variasi dukungan dari negara lain menunjukkan bahwa gagasan tersebut tidak akan diterima begitu saja. Sebagai sebuah komunitas internasional, kebangkitan ketegangan dari komentar Netanyahu ini menjadi pengingat akan keberadaan masalah mendalam yang harus terus dihadapi dalam upaya menuju perdamaian di kawasan tersebut.
Meskipun situasi ini menegaskan kembali tantangan yang ada, ketegangan politik ini juga dapat dilihat sebagai potensi untuk menyatukan suara-suara yang peduli akan masa depan Palestina. Keberpihakan terhadap hak-hak rakyat Palestina dan penolakan terhadap setiap bentuk pengusiran tetap menjadi fokus utama dalam diskusi bilateral serta multilateral mengenai situasi di Timur Tengah.
