Amerika Serikat (AS) semakin menunjukkan keseriusannya dalam mengadopsi aset digital dengan meluncurkan proyek Bitcoin Reserve dan US Digital Asset Stockpile. Langkah ini menjadi tanda penting dalam kebijakan kripto global dan memicu perhatian negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk memikirkan strategi yang tepat dalam menyikapi perkembangan ini. Menurut CEO Indodax, Oscar Darmawan, keputusan AS untuk mulai membangun cadangan Bitcoin bisa menjadi pertanda tren global yang akan memengaruhi negara-negara lain dalam strategi ekonomi digital mereka.
Dalam pembangunannya, AS tidak hanya akan menyimpan Bitcoin dan Ethereum, tetapi juga mempertimbangkan aset digital lainnya seperti XRP dan Solana sebagai bagian dari cadangan strategis mereka. Oscar berpendapat bahwa langkah ini berfungsi untuk mendiversifikasi aset dan mengurangi tekanan penjualan dari institusi pemerintah. Ia menjelaskan bahwa apabila suatu negara menempatkan Bitcoin dalam cadangan strategis, maka aset tersebut cenderung tidak akan dijual dalam waktu dekat, yang bisa berkontribusi pada kestabilan pasar Bitcoin.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Founder Akademi Crypto, Timothy Ronald, yang melihat langkah AS ini sebagai sinyal bagi negara lain untuk mengikuti jejak mereka. “Ini mirip dengan momen ketika ETF Bitcoin pertama kali diluncurkan. Dampaknya mungkin belum terasa sekarang, tetapi dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat mendorong lebih banyak negara untuk membangun cadangan Bitcoin mereka sendiri,” katanya.
Kebangkitan penerimaan Bitcoin sebagai cadangan nasional bukan hanya berlaku untuk AS. Beberapa negara, seperti Uni Emirat Arab dan Turki, mulai berinisiatif untuk mengintegrasikan Bitcoin ke dalam cadangan nasional mereka. Proses adopsi ini menunjukkan bahwa negara-negara lain, terutama yang memiliki ekonomi berkembang seperti Indonesia, juga perlu mengambil langkah yang serupa agar tidak ketinggalan dalam perkembangan global.
Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara terdepan dalam regulasi aset kripto di Asia Tenggara, saat ini negara ini menghadapi tantangan dalam memperkuat kerangka regulasi yang mencakup semua lembaga terkait. Oscar menekankan, “Perlu ada keselarasan antara lembaga terkait agar regulasi kripto di Indonesia tidak stagnan. Kita dulu yang paling maju, tetapi kini mulai tertinggal.”
Seiring dengan pertumbuhan industri kripto, jumlah investor di Indonesia telah melebihi angka 30 juta. Pembangunan kebijakan yang pro terhadap aset digital dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi digital nasional. Namun, perlu diingat bahwa adopsi yang lebih luas terhadap Bitcoin juga membawa tantangan baru bagi konsep desentralisasi yang menjadi fondasi utama dari ekosistem kripto. Dengan semakin banyak negara mengakumulasi Bitcoin, potensi kontrol institusional terhadap aset ini bisa meningkat.
Menarik untuk dicatat bahwa langkah AS ini memberikan dorongan bagi negara-negara lain untuk mengevaluasi posisi mereka terkait kripto dan mempertimbangkan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Dalam konteks ini, Indonesia, sebagai negara dengan jumlah investor kripto yang signifikan, harus segera mengambil inisiatif untuk memperkuat regulasi dan mempertimbangkan kebijakan yang mendukung penggunaan kripto sebagai aset strategis. Ini merupakan waktu yang krusial bagi Indonesia untuk memasuki tahap baru dalam adopsi aset digital, agar dapat bersaing di tingkat global dan meningkatkan daya tarik ekonomi digital nasional.
