AS Siapkan PHK 80.000 Pekerja Urusan Veteran Akibat Pemotongan Anggaran Trump

Departemen Urusan Veteran (VA) Amerika Serikat mengumumkan rencana untuk memangkas lebih dari 80.000 pekerja dari lembaga tersebut. Keputusan ini menyusul memo internal yang dilihat oleh Reuters dan memicu respons keras dari kelompok veteran militer serta anggota Partai Demokrat. Menurut Kepala Staf VA, Christopher Syrek, yang mengirimkan memo tersebut, tujuan pemangkasan ini adalah untuk mengembalikan jumlah staf ke level yang ditetapkan pada tahun 2019, yaitu sekitar 400.000 orang. Dengan memotong sekitar 82.000 staf, pembaruan ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan efisiensi tenaga kerja.

Dalam memo yang dikirimkan pada hari Selasa, Syrek juga menyampaikan bahwa staf VA akan bekerja sama dengan Departemen Efisiensi Pemerintah, yang dikelola oleh miliarder teknologi Elon Musk, dalam pelaksanaan pemangkasan ini. Dengan orientasi pada pengurangan pemborosan, kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas di dalam lembaga.

Namun, skala PHK yang direncanakan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan pemotongan yang diusulkan di lembaga pemerintah lainnya, sehingga menimbulkan kekhawatiran signifikan terhadap layanan yang diberikan kepada veteran, salah satu kelompok yang paling dihormati di AS. Sekretaris Urusan Veteran, Doug Collins, menyampaikan pernyataan emosi tentang besarnya keputusan ini, mengakui kesedihan yang dirasakan atas kehilangan pekerjaan yang dialami oleh staf VA. “Pemerintah federal ada untuk melayani rakyat, bukan untuk mempekerjakan,” tambahnya.

Respons negatif berkaitan dengan kebijakan ini muncul dari berbagai kalangan. Everett Kelley, kepala Federasi Pegawai Pemerintah, mencatat bahwa keputusan ini akan membawa dampak yang merugikan bagi para veteran dan keluarganya yang sangat bergantung pada layanan VA. Senator Patty Murray, anggota Partai Demokrat di Komite Alokasi Senat, mengekspresikan kecamannya, menyebut rencana ini sebagai serangan besar terhadap veteran yang dilancarkan oleh pemerintahan Trump dan Musk.

Sementara itu, Ketua Partai Republik dari Komite Urusan Veteran Senat, Jerry Moran, belum memberikan tanggapan resmi mengenai rencana pemangkasan ini. Namun, Anna Kelly, wakil sekretaris pers Gedung Putih, menegaskan bahwa Presiden Trump akan tetap mempertahankan tunjangan veteran tetapi tidak akan menoleransi birokrasi yang berlebihan di dalam pemerintahan. Senator Lindsey Graham juga mengekspresikan keterkejutannya, mencerminkan bahwa berita ini hanya akan menimbulkan kegelisahan di kalangan veteran.

Dugaan bahwa pemangkasan ini mungkin menjadi langkah awal privatisasi layanan VA juga melintas dalam perdebatan. Senator Demokrat Richard Blumenthal berpendapat bahwa PHK ini adalah bentuk pengkhianatan kepada veteran. Pernyataan ini mengingatkan pada undang-undang yang ditandatangani Trump pada tahun 2018, memperluas akses veteran ke layanan kesehatan di sektor swasta yang didanai oleh VA.

Di tengah rencana pemecatan ini, isu hukum juga muncul. Sebuah badan yang meninjau pemecatan pegawai federal baru-baru ini memerintahkan Departemen Pertanian AS untuk mempekerjakan kembali ribuan pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat kebijakan ini. Hal yang lebih jauh menjadi perhatian adalah keputusan pemerintah Trump yang mencabut arahan untuk memecat pekerja masa percobaan. Meskipun ada keraguan dan tantangan hukum, Kantor Manajemen Personalia menegaskan bahwa keputusan akhir terkait PHK berada di tangan masing-masing lembaga.

Kebijakan pemangkasan ini menandai salah satu langkah paling kontroversial dalam pemerintahan Trump, yang berpotensi memberikan dampak yang luas bagi jutaan veteran di Amerika Serikat yang sangat bergantung pada dukungan dan layanan yang disediakan oleh Departemen Urusan Veteran. Keputusan ini tidak hanya mempengaruhi pekerja yang terlibat, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan mendalam tentang masa depan dan kualitas layanan bagi salah satu kelompok yang sangat dihormati dalam masyarakat.