Pemerintah Australia telah mengambil langkah tegas dengan melarang penggunaan aplikasi kecerdasan buatan (AI) DeepSeek pada perangkat dan sistem milik pemerintah. Larangan ini diumumkan oleh Sekretaris Departemen Dalam Negeri Australia yang menyebutkan bahwa keputusan tersebut diambil karena adanya kekhawatiran serius mengenai risiko keamanan yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan rintisan AI asal China itu.
Dengan ditetapkannya larangan ini, semua badan pemerintah di Australia diwajibkan untuk menghentikan penggunaan atau pemasangan produk, aplikasi, dan layanan web DeepSeek. Selain itu, pemerintah juga menginstruksikan untuk menghapus semua produk dan layanan DeepSeek yang telah terpasang di perangkat milik pemerintahan. Menteri Dalam Negeri Tony Burke menekankan pentingnya langkah ini untuk melindungi keamanan nasional dan kepentingan Australia, serta untuk memastikan perlindungan data dan infrastruktur kritis negara.
Keputusan Australia ini mengikuti jejak langkah beberapa negara lain, termasuk Amerika Serikat dan Korea Selatan, yang juga memblokir akses terhadap DeepSeek. Sebelumnya, Pentagon di Amerika Serikat telah menutup akses jaringan mereka ke model kecerdasan buatan tersebut setelah data karyawan mereka terdampak di server China. Selain itu, kekhawatiran serupa muncul di negara-negara Eropa, di mana pemerintah Italia dan Irlandia telah meminta pertanggungjawaban kepada DeepSeek terkait pengelolaan data pengguna.
Berikut adalah daftar negara yang telah memblokir DeepSeek:
- Amerika Serikat
- Irlandia
- Italia
- Australia
- Korea Selatan
Korea Selatan, melalui kementerian pertahanan, luar negeri, dan perdagangan, juga telah membatasi akses kepada pejabat pemerintah ke layanan DeepSeek akibat pertimbangan keamanan. Menurut sumber dari Kementerian Pertahanan, langkah pencegahan diambil pada komputer yang digunakan di tempat kerja untuk mengatasi potensi masalah keamanan dan teknis yang ditimbulkan oleh layanan AI generatif tersebut.
Larangan akses yang dilakukan oleh Australia menyoroti kekhawatiran global mengenai keamanan dan privasi yang berhubungan dengan teknologi AI yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang berada di bawah yurisdiksi hukum negara tertentu, terutama yang memiliki catatan kurang transparan dalam hal pengelolaan data. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi negara-negara yang memiliki infrastruktur kritis yang harus dijaga keamanannya dari potensi ancaman luar.
Quotasi yang disampaikan oleh Menteri Burke dan tindakan yang diambil oleh pemerintah Australia menunjukkan bahwa negara-negara di seluruh dunia kini lebih berhati-hati terhadap aplikasi dan teknologi yang berasal dari China, mengikuti seruan untuk menjaga kedaulatan data dan privasi warga negara. Selain itu, insiden-insiden sebelumnya yang melibatkan kebocoran data di berbagai negara menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk mengambil tindakan preventif.
Pasar teknologi AI yang semakin berkembang pesat dan adopsinya yang luas di berbagai sektor justru menambah tantangan bagi pemerintah dalam menjaga keamanan. Meskipun teknologi kecerdasan buatan menawarkan inovasi yang mengubah cara operasional di banyak industri, kekhawatiran akan penyalahgunaan data dan potensi ancaman terhadap privasi tetap menjadi isu yang memerlukan perhatian serius.
Langkah-langkah yang diambil oleh Australia dan negara lainnya menunjukkan adanya perhatian kolektif untuk membangun kebijakan yang lebih ketat mengenai penggunaan teknologi AI, sembari berupaya untuk merespons dengan tepat terhadap perkembangan teknologi yang cepat ini. Dengan demikian, pelarangan DeepSeek di Australia bisa jadi merupakan bagian dari lintasan yang lebih luas dalam merumuskan kebijakan keamanan siber yang efektif di era digital ini.
