JAKARTA, Podme – Dalam upaya melindungi industri kreatif di Indonesia dari ancaman pembajakan konten digital, Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bersatu untuk melakukan kolaborasi. Langkah ini juga mendapatkan dukungan dari Badan Perfilman Indonesia (BPI) sebagai bagian dari inisiatif bersama untuk mengurangi praktik ilegal yang merugikan pertumbuhan ekonomi digital dan kreativitas, terutama di sektor perfilman.
Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbanyak dan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara, menghadapi tantangan besar dalam menangani pembajakan digital. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, lebih dari 220 juta jiwa — hampir 80 persen dari populasi — kini memiliki akses ke internet. Namun, keadaan ini juga membuka peluang bagi pembajakan konten, mulai dari unduhan film ilegal hingga layanan streaming tidak berlisensi, yang berdampak negatif bagi pemilik hak cipta dan pencipta konten.
Kondisi ini semakin diperburuk oleh penurunan pendapatan tradisional di sektor media, yang membuat model bisnis berbasis langganan menjadi sangat rentan. Medium digital yang berorientasi pada pendapatan dari pembaca mengandalkan perlindungan hak cipta yang kuat untuk dapat bertahan dan berkembang. Namun, pembajakan konten membahayakan ekosistem informasi dan konten berbayar, yang jika dibiarkan akan layu sebelum berkembang.
Pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memerangi pembajakan diungkapkan oleh Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika. Ia menyatakan, “Kami ingin bergerak bersama AVISI, BPI, serta pemangku kepentingan lainnya untuk melawan pembajakan. AMSI akan menindaklanjuti laporan dari AVISI dan komunitas perfilman terkait media online yang menguntungkan pembajak.”
Di sisi lain, Wakil Sekjen AVISI, Gina Golda Pangaila, juga menegaskan peran media dalam mendukung gerakan ini. “Media memiliki tanggung jawab moral untuk tidak menyebarkan akses ilegal dan turut membangun ekosistem digital yang sehat,” katanya. Dia mengajak para jurnalis dan penerbit untuk tidak menyebarluaskan berita yang mengandung link ke konten bajakan.
Dari perspektif industri perfilman, dukungan dari BPI juga sangat berarti. Ketua Umum BPI, Gunawan Paggaru, mengatakan bahwa pembajakan merugikan seluruh sektor, termasuk pekerja seni dan investor. Ia mendukung penuh kampanye anti-pembajakan yang dilakukan oleh AVISI dan AMSI sebagai upaya untuk memajukan industri perfilman dalam negeri.
Sebagaimana dijelaskan oleh Wakil Sekretaris Jenderal AVISI sekaligus Direktur VISION+, Helmi Balfas, pembajakan tidak hanya merugikan pelaku industri, tetapi juga menghambat inovasi dan kreativitas. Ia menekankan komitmen Vision+ dalam menyediakan konten berkualitas tinggi secara legal untuk mendukung langkah-langkah pemberantasan pembajakan.
Untuk mengatasi masalah pembajakan konten, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain:
1. Penegakan hak kekayaan intelektual yang lebih kuat.
2. Kampanye kesadaran publik tentang pentingnya mendukung konten legal.
3. Promosi regulasi yang efektif untuk melindungi karya-karya kreatif.
Menghentikan praktik pembajakan yang merugikan ekonomi dan ekosistem kreatif menjadi tanggung jawab bersama. Kerja sama antara AVISI, AMSI, dan BPI menjadi harapan untuk menciptakan kesadaran kolektif di masyarakat. Dukungan pemerintah dalam membangun regulasi yang kuat akan semakin mempercepat terbentuknya ekosistem yang mampu melindungi hak kekayaan intelektual.
Dengan inisiatif ini, diharapkan industri kreatif Indonesia tidak hanya dapat bertahan menghadapi tantangan, tetapi juga tumbuh dan berdaya saing di tingkat global. Mendukung konten legal bukan hanya sebuah kewajiban moral, tetapi juga investasi untuk masa depan industri yang lebih baik.
