Awal tahun 2025 menjadi periode yang sangat menantang bagi banyak pekerja di Amerika Serikat, dengan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melonjak drastis. Data terbaru dari perusahaan jasa penempatan kerja Challenger, Gray, dan Christmas menunjukkan bahwa sebanyak 172.017 pekerja kehilangan pekerjaan mereka pada bulan Februari 2025. Ini merupakan peningkatan luar biasa sebesar 245% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Angka ini tercatat sebagai yang tertinggi untuk bulan Februari sejak tahun 2009 dan mencatat total bulanan tertinggi sejak Juli 2020.
Salah satu penyebab utama dari lonjakan PHK ini adalah kebijakan pemerintah yang dikeluarkan di bawah kepemimpinan Presiden Trump. Tindakan tersebut mengarahkan pada pengurangan jumlah pegawai negeri sipil (PNS). Dalam laporan tersebut, sekitar 62.242 dari total PHK yang dilaporkan berasal dari sektor pemerintah federal. Ini menunjukkan dampak besar dari upaya pemangkasan yang diterapkan untuk mengurangi anggaran dan efisiensi pemerintah.
Selain sektor pemerintah, sektor ritel juga mengalami dampak signifikan dengan mencatat 38.956 pemutusan hubungan kerja. Di sektor teknologi, tercatat 14.554 PHK yang diumumkan. Kebijakan pemangkasan belanja yang dipimpin oleh miliarder teknologi Elon Musk melalui Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) berkontribusi pada situasi dramatis ini. Pemangkasan anggaran tersebut mengakibatkan pembekuan dana, pemotongan belanja besar-besaran, dan pemecatan ribuan pekerja dari berbagai posisi, termasuk ilmuwan dan penjaga hutan.
Berikut ini adalah rincian sektor yang terkena dampak PHK pada bulan Februari 2025:
- Pemerintah Federal: 62.242 PHK
- Sektor Ritel: 38.956 PHK
- Sektor Teknologi: 14.554 PHK
- Hilangnya Dana untuk Lembaga Nirlaba: 894 PHK tambahan
Bahkan, dampak dari pengurangan belanja publik ini terlihat secara signifikan di Washington DC, di mana kota tersebut kehilangan 61.795 pekerjaan sepanjang tahun ini, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan hanya 60 PHK yang terjadi di tahun 2024. Keadaan ini melahirkan kekhawatiran di kalangan banyak pihak mengenai stabilitas pekerjaan di sektor publik dan dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan.
Situasi semakin memburuk ketika Departemen Urusan Veteran (VA) mengumumkan rencana untuk memangkas lebih dari 80.000 pekerja. Memo internal yang diperoleh Reuters menunjukkan bahwa pemangkasan ini dipicu oleh peningkatan efisiensi yang didorong oleh pemerintahan saat ini. Keputusan ini tidak hanya mengundang keprihatinan dari pimpinan lembaga veteran militer tetapi juga memicu protes dari sejumlah anggota Partai Demokrat yang menilai tindakan tersebut sebagai langkah yang terlalu ekstrem.
Menghadapi badai PHK ini, banyak pekerja yang merasa tertekan dan cemas tentang masa depan mereka. Banyak yang beralih ke program pelatihan dan pencarian pekerjaan baru, tetapi kebutuhan untuk memulihkan situasi ekonomi pasca-PHK menjadi tantangan besar. Dengan terus berlanjutnya kebijakan pemotongan anggaran dan pengurangan tenaga kerja, situasi di pasar tenaga kerja AS diperkirakan akan tetap sulit untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Ketidakpastian ekonomi yang diakibatkan oleh PHK massal ini tidak hanya mempengaruhi para pekerja yang terdampak, tetapi juga berdampak pada kesehatan ekonomi secara keseluruhan, dengan potensi peningkatan angka pengangguran yang akan menambah kesulitan bagi masyarakat. Sebagai upaya untuk mengatasi krisis ini, pemerintah dan sektor swasta diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih stabil dan berkelanjutan di masa mendatang.
