Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa ketidakakuratan dalam distribusi gas elpiji 3 kilogram berpotensi menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap subsidi negara, mencapai sekitar Rp 26 triliun. Dalam pernyataannya baru-baru ini, Bahlil menegaskan pentingnya penataan distribusi gas untuk memastikan bahwa subsidi tepat sasaran dan membantu masyarakat yang membutuhkan.
Setiap tahun, pemerintah Indonesia mengalokasikan subsidi sebesar Rp 87 triliun untuk gas elpiji 3 kg. Namun, Bahlil mencatat bahwa sekitar 25 hingga 30 persen dari total subsidi tersebut berpotensi hilang akibat distribusi yang tidak efisien. “Jika kita asumsikan loss-nya total ada 25-30%, kali Rp 87 triliun, itu sama dengan Rp 25 triliun hingga Rp 26 triliun,” ucap Bahlil saat menjelaskan kepada media.
Dalam usaha untuk memperbaiki situasi ini, Bahlil menekankan bahwa semua pembelian gas elpiji 3 kg harus dilakukan melalui pangkalan atau subpangkalan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan terarah. “Perintah Presiden Prabowo kepada seluruh menteri adalah memastikan bahwa uang negara satu sen pun harus sampai ke masyarakat, khususnya untuk harga bahan pokok seperti elpiji,” tambahnya.
Bahlil menjelaskan bahwa subsidi gas elpiji 3 kg adalah bagian dari tiga jenis subsidi energi utama yang diberikan negara, yaitu BBM, listrik, dan gas. Dalam penjelasannya, ia menekankan pentingnya langkah strategis untuk meminimalisir kebocoran subsidi dan memastikan bahwa masyarakat berhak mendapatkan harga yang terjangkau. Di bawah sistem sebelumnya, harga gas elpiji 3 kg ditetapkan di angka Rp 12.000 per tabung, sementara harga yang dikenakan dari agen ke pangkalan seharusnya maksimal Rp 15.000.
Meskipun begitu, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian harga, di mana masyarakat sering kali membeli gas elpiji hingga Rp 25.000 atau lebih per tabung. Hal ini menciptakan celah yang bisa dieksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahlil menekankan bahwa dari pangkalan ke pengecer, distribusi gas selama ini tidak dapat dipantau dengan baik, yang menyebabkan harga yang dibebankan kepada konsumen melonjak.
Dalam upaya untuk menangani masalah ini, Bahlil telah mengusulkan agar status pengecer gas elpiji 3 kg diubah menjadi subpangkalan. Menurutnya, cara ini diharapkan dapat mengendalikan permainan harga yang sering terjadi di level pengecer. “Kita sedang merancang peraturan agar seluruh pengecer elpiji 3 kg, yang jumlahnya mencapai 375 ribu di Indonesia, bisa dinaikkan statusnya menjadi subpangkalan,” jelasnya.
Melalui langkah ini, Bahlil berharap bisa mengatur harga gas elpiji 3 kg lebih transparan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat agar bisa mendapatkan gas bersubsidi dengan harga yang lebih adil. Penataan ini juga bertujuan agar masyarakat tidak perlu khawatir lagi terhadap praktik penimbunan dan spekulasi harga yang merugikan.
Berikut adalah beberapa poin penting terkait penataan distribusi gas elpiji 3 kg di Indonesia:
1. Alokasi subsidi gas elpiji 3 kg mencapai Rp 87 triliun per tahun.
2. Sekitar 25-30% potensi subsidi berpotensi bocor akibat distribusi yang tidak tepat.
3. Kebijakan pembelian gas 3 kg hanya melalui pangkalan atau subpangkalan.
4. Upaya perubahan status pengecer menjadi subpangkalan untuk mengontrol harga.
5. Harapan pencapaian keadilan harga bagi masyarakat pengguna.
Dengan kebijakan ini, Bahlil dan Kementerian ESDM berusaha memastikan subsidi gas elpiji 3 kg benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, sesuai dengan arahan Presiden. Dengan penataan distribusi yang jelas, diharapkan kerugian negara dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat menikmati harga yang lebih terjangkau tanpa terpengaruh oleh praktik curang yang selama ini merugikan.
