Pemerintah Republik Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan, seperti ibu hamil. Dalam upaya tersebut, Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu inisiatif utama yang secara khusus menyediakan bantuan sosial (bansos) untuk ibu hamil. Bantuan ini dirancang untuk memastikan bahwa ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang memadai dan akses layanan kesehatan yang berkualitas sepanjang masa kehamilan hingga persalinan.
Berdasarkan kebijakan terbaru PKH 2025, ibu hamil yang memenuhi syarat bisa menerima bantuan sebesar Rp3.000.000 per tahun, yang disalurkan dalam empat tahap. Distribusi dana ini bertujuan untuk mendukung ibu hamil dalam memenuhi kebutuhan nutrisi dan layanan kesehatan. Bantuan ini diharapkan dapat mencegah masalah kesehatan seperti stunting dan kekurangan gizi pada bayi yang akan lahir.
Untuk memastikan bahwa hanya mereka yang berhak yang menerima bantuan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima, antara lain:
1. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS): Ibu hamil harus berasal dari keluarga miskin atau rentan yang tercatat di dalam DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial.
2. Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS): Ini menjadi tanda bahwa keluarga tersebut berhak untuk menerima bantuan sosial.
3. Mendapatkan Pendampingan Kesehatan: Ibu hamil diwajibkan menjalani pemeriksaan kehamilan secara berkala di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas atau Posyandu.
4. Melahirkan di Fasilitas Kesehatan yang Ditentukan: Pemerintah mendorong agar persalinan dilakukan di rumah sakit atau klinik yang telah berpartners dengan program PKH.
5. Bukan Anggota ASN, TNI, atau Polri: Bantuan ini hanya ditujukan bagi masyarakat sipil yang tidak memiliki penghasilan tetap dari instansi pemerintah.
Bagi ibu hamil yang telah memenuhi semua syarat tersebut, berikut adalah langkah-langkah untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan bantuan sosial PKH 2025:
1. Cek Status Kepesertaan di DTKS: Ibu hamil dapat mengunjungi situs resmi cekbansos.kemensos.go.id untuk memastikan terdaftar sebagai penerima bantuan.
2. Daftar ke Kantor Kelurahan atau Dinas Sosial: Bagi yang belum terdaftar, bisa mendaftar di kelurahan atau Dinas Sosial setempat dengan melengkapi dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan surat keterangan dari bidan atau dokter.
3. Verifikasi dan Validasi Data: Setelah pendaftaran, data akan diverifikasi oleh Pendamping Sosial PKH untuk memastikan kelayakan penerima.
4. Pencairan Dana Bantuan: Setelah dinyatakan sebagai penerima bantuan, dana akan dicairkan melalui Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN) atau melalui e-Warong yang bekerja sama dengan pemerintah.
Pencairan bantuan dilakukan dalam empat tahap sepanjang tahun, yaitu dari Januari hingga Maret, April hingga Juni, Juli hingga September, dan Oktober hingga Desember. Penerima dapat mengambil dana melalui ATM atau agen bank terdekat.
Besaran bantuan yang diterima oleh ibu hamil digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan penting selama masa kehamilan, termasuk asupan gizi, pemeriksaan kehamilan rutin, dan biaya persalinan yang aman di fasilitas kesehatan yang memadai.
Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap modus penipuan yang berkaitan dengan bantuan sosial. Pastikan hanya menggunakan informasi resmi dari sumber terpercaya, seperti situs Kemensos atau Dinas Sosial. Hindari memberi data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal, dan jangan percaya bila ada pihak yang meminta uang untuk mendapatkan bantuan.
Dengan langkah-langkah yang jelas ini, diharapkan ibu hamil dapat memperoleh manfaat dari program bansos ini, sehingga kesejahteraan ibu dan anak dapat terjamin mulai dari masa kehamilan hingga saat persalinan. Informasi lebih lanjut mengenai program ini dapat diakses melalui cekbansos.kemensos.go.id atau dengan mengunjungi kantor kelurahan dan Dinas Sosial setempat.
