Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan dukungannya terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan keterlibatan beliau dalam kasus hukum yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Sikap pembelaan ini muncul setelah politisi PDIP, Deddy Sitorus, mengaitkan nama Jokowi dalam konteks dugaan permintaan agar Hasto mundur dari jabatannya, serta adanya ancaman yang berhubungan dengan sejumlah kader PDIP.
Juru Bicara DPP PSI, Beny Papa, menyatakan bahwa pernyataan Deddy Sitorus mencerminkan sikap individu yang tidak siap kalah. Menurutnya, Deddy berusaha menarik simpati publik dengan menyeret nama Jokowi dalam kasus yang sepenuhnya merupakan masalah hukum. "Apa yang dilakukan Deddy Sitorus dan teman-teman PDIP yang terus menyerang Pak Jokowi adalah cara-cara murahan, mencoba memprovokasi untuk meraup simpati dengan menyebar hoaks," ungkap Beny dalam konferensi pers pada Jumat (14/3/2025).
Beny menekankan bahwa kasus yang menimpa Hasto seharusnya tidak dikaitkan dengan Jokowi karena tidak ada keterlibatan presiden dalam masalah yang berhubungan dengan suap dan penghalangan penyidikan tersebut. Ia juga menggarisbawahi bahwa dengan menarik nama Jokowi, PDIP melakukan kesalahan besar. “Maka kalau PDIP selalu membawa-bawa Pak Jokowi, itu salah alamat. Tidak ada andil dan kepentingan beliau di sana,” tegas Beny.
Deddy Sitorus sebelumnya mengungkapkan bahwa ada pihak yang tidak diketahui asalnya yang memintanya agar Hasto mundur dan mengisyaratkan agar PDIP tidak memecat Jokowi sebagai kader. Deddy juga menyebutkan bahwa ada sembilan kader PDIP yang akan menjadi target aparat penegak hukum, yang meyakinkannya bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK merupakan bagian dari upaya kriminalisasi.
Proses hukum yang dialami Hasto Kristiyanto mengacu pada kasus suap yang melibatkan pengajuan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari Riezky Aprilia ke Harun Masiku. Hasto didakwa memberikan suap sebesar 57.350 dolar Singapura (sekitar Rp600 juta) kepada anggota KPU, Wahyu Setiawan, untuk mengupayakan pergantian tersebut. Selain itu, Hasto dituduh menghalangi penyidikan dengan memerintahkan pengrusakan barang bukti, termasuk merusak ponsel Harun Masiku.
Berikut adalah beberapa poin penting terkait situasi yang terjadi:
Dukungan PSI: PSI menegaskan dukungan untuk Jokowi, menilai bahwa kritik terhadapnya tidak berdasar dan merupakan upaya provokatif oleh PDIP.
Pernyataan Deddy Sitorus: Deddy mencatat bahwa ada permintaan untuk pengunduran Hasto serta ancaman kepada kader PDIP, yang menciptakan ketidakpastian dalam partai.
Kasus Hasto: Hasto Kristiyanto didakwa dalam kasus suap dan upaya menghalangi penyidikan, yang telah menjadi perhatian publik dan berpotensi merugikan PDIP secara politik.
- Tanggapan PSI: Beny Papa menyarankan agar Hasto lebih baik fokus pada kasus hukumnya dan tidak menyerang pihak lain melalui penyebaran fitnah dan hoaks.
Situasi ini menunjukkan kegundahan yang terjadi di tubuh PDIP, terutama dalam menghadapi masalah hukum yang merugikan nama baik partai. Politik di Indonesia, terutama menjelang pemilu, kerap kali diwarnai oleh serangan balik yang berupaya mengalihkan perhatian dari isu utama ke pihak lain. Dalam hal ini, DPP PSI menilai bahwa tindakan menyeret Jokowi ke dalam kasus Hasto mencerminkan ketidakmampuan PDIP untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan anggotanya.
