Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah signifikan dalam upaya efisiensi belanja negara dengan memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Langkah ini fokus pada penghematan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga, serta dana transfer ke daerah, yang bertujuan untuk mendukung program-program prioritas nasional. Di antara program tersebut adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi sorotan dalam kebijakan ini.
Kementerian Keuangan, di bawah arahan Menteri Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa penghematan ini sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Mulyani mengungkapkan, "Prioritas perhatian program kerja dan anggaran K/L untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menghasilkan dan menghemat devisa, serta mendukung terlaksananya Makan Siang Bergizi." Instruksi ini pun sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kesehatan anak-anak Indonesia, yang menjadi salah satu fokus utama program MBG.
Berikut adalah beberapa poin penting terkait penghematan anggaran Rp 306 triliun untuk mendukung program MBG:
Revisi Anggaran: Dari total penghematan, sekitar Rp 256,1 triliun akan direview dan disesuaikan di masing-masing kementerian/lembaga, sementara Rp 50,59 triliun akan dialokasikan untuk dana transfer ke daerah.
Program MBG: Sri Mulyani menekankan pentingnya program Makan Bergizi Gratis sebagai langkah strategis untuk membangun generasi mendatang yang sehat dan cerdas. Program ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di seluruh Indonesia.
Pendanaan Tambahan: Badan Gizi Nasional memperkirakan bahwa dibutuhkan anggaran tambahan mencapai Rp 100 triliun untuk memastikan pelaksanaan program MBG dapat menjangkau seluruh anak di Indonesia. Penghematan yang dilakukan diharapkan dapat memperkuat dana untuk program ini.
Efisiensi Belanja: Identifikasi pos-pos yang akan dipangkas mencakup belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin, dengan pengecualian untuk belanja pegawai dan bantuan sosial.
Pelaporan dan Persetujuan: Dalam instruksi presiden terkait efisiensi belanja tersebut, menteri diminta untuk mengidentifikasi rencana efisiensi anggaran dan menyampaikannya kepada mitra Komisi DPR RI untuk mendapatkan persetujuan sebelum 14 Februari 2025.
- Dukungan Investasi: Mulyani juga menambahkan, efisiensi belanja ini akan mendukung investasi hilirisasi guna memperkuat perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui APBN dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam konteks ini, langkah Prabowo Subianto sebagai presiden mendapatkan perhatian luas dari berbagai kalangan, baik di media, masyarakat, hingga pemerhati kebijakan publik. Ini dianggap sebagai langkah progresif untuk menyusun anggaran dengan memprioritaskan hal-hal yang memiliki dampak langsung pada kesejahteraan rakyat, khususnya dalam menyediakan akses terhadap gizi yang baik.
Kepala Negara tersebut menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menegaskan pentingnya masing-masing kementerian untuk melaporkan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran. Dengan begitu, diharapkan program-program menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk Makan Bergizi Gratis, dapat dilaksanakan secara optimal.
Melalui langkah ini, pemerintah berupaya menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Indonesia, terutama anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Kegiatan efisiensi belanja ini juga merefleksikan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, yang sangat dibutuhkan di tengah tantangan ekonomi global yang terus berubah.
