Coretan ‘Adili Jokowi’ mulai menghiasi sudut-sudut Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sejak Rabu, 5 Februari 2025. Coretan ini terlihat di berbagai lokasi, antara lain di pagar Stadion Mandala Krida, Jembatan Layang Lempuyangan, dan perempatan Jetis. Dengan menggunakan cat semprot berwarna merah dan hitam, tulisan ini menarik perhatian publik dan menimbulkan berbagai reaksi di kalangan warga.
Seorang warga bernama Tono mengungkapkan bahwa ia pertama kali menyaksikan coretan tersebut pada Rabu pagi. Ia menyebutkan, pada hari sebelumnya tidak ada tanda-tanda kemunculan tulisan itu. “Kemarin belum ada. Awalnya ya biasa saja. Terus lihat di medsos kok ramai,” ungkap Tono yang tinggal di dekat lokasi Stadion Mandala Krida.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan dan menemukan 15 lokasi yang terdapat coretan ‘Adili Jokowi’. Octo menilai coretan tersebut sebagai aksi vandalisme yang bersifat provokatif. “Kami melakukan monitoring ke lokasi. Setelah dilakukan pemetaan, di beberapa tempat ditemukan ada vandalisme provokatif,” tambahnya.
Menanggapi fenomena ini, Satpol PP langsung mengambil langkah cepat dengan meminta jajarannya di 14 Kemantren (Kecamatan) untuk menindaklanjuti percobaan provokatif tersebut. Octo menegaskan bahwa upaya pembersihan telah dilakukan dengan mengecat ulang lokasi-lokasi yang teridentifikasi terdapat coretan. “Semua dalam proses pembersihan,” jelasnya.
Fenomena coretan ‘Adili Jokowi’ ini mencerminkan ketidakpuasan sejumlah masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Munculnya tulisan ini dianggap sebagai manifestasi dari suara kritis yang diungkapkan oleh kelompok tertentu, terutama menjelang pemilihan umum yang akan datang. Beberapa pihak menyebutkan bahwa situasi ini juga mencerminkan kegelisahan politik yang terjadi di masyarakat.
Dalam konteks yang lebih luas, coretan ini tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik nasional yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Tindakan vandalisme semacam ini kerap memicu perdebatan mengenai kebebasan berekspresi dan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap melanggar norma. Sementara itu, beberapa warga yakin bahwa coretan itu adalah bentuk protes yang sah, sementara yang lain melihatnya sebagai tindakan yang merugikan estetika kota.
Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen untuk menjaga ketertiban dan kebersihan wilayahnya. Namun, langkah-langkah pencegahan terhadap peristiwa serupa masih memerlukan diskusi yang lebih mendalam dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan ahli hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap suara dari masyarakat dapat didengar tanpa harus mengorbankan nilai-nilai yang ada.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai dampak tindakan seperti vandalisme terhadap stabilitas politik dan sosial di Yogyakarta. Fenomena ini juga meningkatkan kesadaran akan perlunya dialog dan komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dengan rakyat. Apalagi dalam konteks pemilu yang semakin dekat, suara dan aspirasi masyarakat harus disalurkan melalui saluran yang konstruktif, bukan melalui tindakan yang dapat dianggap merugikan.
Oleh karena itu, pengawasan dan edukasi mengenai cara-cara menyampaikan pendapat yang baik dan benar menjadi kunci penting dalam menciptakan suasana yang kondusif. Di samping itu, pihak berwenang juga diharapkan bisa menangani permasalahan sosial ini tanpa harus mengesampingkan hak-hak individu untuk berekspresi. Dengan demikian, diharapkan aksi serupa tidak terulang kembali di masa depan, dan setiap kritik terhadap pemerintah dapat disampaikan dengan cara yang lebih beradab dan produktif.
