Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir baru-baru ini mengumumkan pergantian Direktur Utama Perum Bulog, yang dinilai perlu sebagai respons terhadap tidak maksimalnya serapan beras dari hasil panen petani. Pergantian ini bukan hanya sekadar perubahan struktur organisasi, melainkan langkah strategis untuk mengatasi ancaman kegagalan dalam mencapai target swasembada pangan nasional.
Dalam pengumuman yang berlangsung di kantor Kementerian BUMN, Erick menekankan pentingnya peran Bulog dalam menyerap hasil pertanian, terutama beras. "Di Bulog ada kebijakan tiga juta ton beras yang harus diserap. Dari data-data yang ada, serapannya masih kecil. Ya perlu ada penyegaran," ujarnya. Serapan yang rendah tak hanya merugikan petani, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas harga dan keberlangsungan program ketahanan pangan nasional.
Pemerintah menetapkan target agar Bulog mampu menyerap tiga juta ton beras selama musim panen raya, dengan harga pembelian pemerintah (HPP) yang telah ditingkatkan menjadi Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini diharapkan mendorong petani untuk lebih semangat dalam menanam padi, yang sekaligus menjadi langkah menuju swasembada pangan. Jika serapan beras tidak mencapai target yang ditetapkan, ada risiko harga gabah akan turun, yang pada gilirannya dapat mengurangi semangat petani untuk melanjutkan usaha pertanian mereka.
Berikut beberapa poin penting mengenai kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian BUMN terkait Perum Bulog:
- Target Serapan Beras: Bulog diwajibkan untuk menyerap tiga juta ton beras dari hasil panen untuk memastikan kesejahteraan petani.
- Harga Pembelian Pemerintah (HPP): HPP beras ditingkatkan menjadi Rp6.500 per kilogram untuk mendorong petani dalam memproduksi lebih banyak.
- Ancaman Penurunan Semangat Petani: Serapan yang tidak maksimal dapat membuat petani merasa tidak dihargai, yang berpotensi menyebabkan mereka enggan untuk menanam padi di musim berikutnya.
Erick juga mengingatkan bahwa ketersediaan beras yang cukup sangat krusial untuk menjamin kebutuhan pokok masyarakat. "Karena yang terpenting saat ini ialah kita menuju swasembada beras. Apa artinya bagi Bulog jika serapannya tidak maksimal?” tambahnya. Menurutnya, jika kondisi ini terus berlanjut, maka akan berdampak pada ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
Dengan dilantiknya Mayjen Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama yang baru, diharapkan ada revitalisasi dalam sistem penyerapan beras yang lebih efektif. Novi diharapkan mampu membawa inovasi dan memimpin Bulog dalam mencapai target yang ditetapkan pemerintah.
Pergantian ini juga mencerminkan kepentingan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan menjelang musim panen berikutnya. Upaya untuk meningkatkan serapan beras sangat penting, terutama dalam konteks menjaga harga yang tidak merugikan petani.
Dalam situasi saat ini, peningkatan penyerapan beras oleh Bulog menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan. Jika langkah-langkah konkret tidak diambil, potensi risiko terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani akan terus membayangi, dan pemerintah tentu tidak ingin keadaan tersebut terjadi. Dengan demikian, pergantian pimpinan di tubuh Bulog diharapkan dapat menjadi tonggak awal dari perbaikan dalam sistem penyerapan beras di Indonesia.
