Rekomendasi pembatalan disertasi yang ditulis oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menimbulkan polemik di kalangan politisi. Hal ini berawal dari pernyataan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) yang menemukan sejumlah pelanggaran dalam disertasi Bahlil. Dalam analisisnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menunjukkan kecurigaan adanya kepentingan politis di balik rekomendasi tersebut.
Idrus Marham menegaskan bahwa masalah yang ada seharusnya bisa diselesaikan dengan cara yang baik dan komunikatif. Ia mengatakan, "Ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi, apa mungkin variabel politik, variabel kepentingan usaha, dan gesekan-gesekan sekaligus." Ia menilai, perhatian terhadap disertasi Bahlil semakin kompleks karena posisinya sebagai pejabat publik, yang seharusnya dilihat sebagai mahasiswa dalam konteks akademik.
Dalam merespons rekomendasi pembatalan tersebut, Idrus berusaha berpikir positif dan berharap proses yang dijalani Bahlil bisa diselesaikan dengan baik. Ia mengungkapkan bahwa ada kemungkinan masalah yang dihadapi Bahlil bukan hanya berasal dari satu variabel, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor.
Dewan Guru Besar UI merekomendasikan pembatalan disertasi Bahlil karena setidaknya terdapat empat pelanggaran yang dianggap serius. Di antara pelanggaran tersebut adalah:
- Ketidakjujuran dalam Pengambilan Data: Data yang digunakan dalam penelitian Bahlil dianggap diperoleh tanpa izin dari narasumber dan tidak transparan.
- Pelanggaran Standar Akademik: Bahlil dinyatakan lulus dalam waktu singkat, tanpa memenuhi syarat akademik yang telah ditetapkan.
- Perlakuan Khusus: Ada penilaian bahwa Bahlil menerima perlakuan istimewa dalam proses akademisnya.
- Konflik Kepentingan: Promotor dan kopromotor Bahlil memiliki keterkaitan dengan kebijakan yang dikelola Bahlil sebagai pejabat negara.
Kondisi ini menimbulkan berbagai spekulasi mengenai niat di balik rekomendasi tersebut. Idrus menekankan bahwa apabila semua pihak bisa berbicara dengan baik, maka masalah ini seharusnya tidak berlarut-larut. Ia mengajak agar disertasi Bahlil dilihat dalam konteks akademik, bukan hanya sebagai isu politis yang dipolitisi untuk kepentingan tertentu.
Konteks politik saat ini semakin memanas, terutama menjelang tahun pemilu yang akan datang. Penilaian Idrus mengindikasikan bahwa rekomendasi ini tidak hanya menjadi urusan akademis, melainkan juga bisa mempengaruhi dinamika politik di dalam partai Golkar dan di pemerintahan. Menanggapi hal ini, banyak kalangan mulai menganalisis kembali pola-pola interaksi antara akademisi dan pejabat negara, serta bagaimana politik dapat memengaruhi keputusan-keputusan akademik.
Dalam konteks ini, kritikus akademik dan pengamat politik berpendapat bahwa masalah seperti ini seharusnya tidak dianggap sepele. Mereka menekankan bahwa integritas akademis dan etika dalam penelitian harus dijunjung tinggi tanpa ada intervensi dari kepentingan luar. Namun, untuk menyikapi situasi ini, langkah-langkah konstruktif diperlukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik dalam bidang akademik maupun dalam konteks politik.
Dengan rekomendasi pembatalan disertasi tersebut, Bahlil kini dihadapkan pada tantangan besar yang tidak hanya berimplikasi pada karier akademisnya tetapi juga berpotensi mempengaruhi reputasi politiknya. Langkah-langkah selanjutnya yang diambil oleh Bahlil dan partai Golkar akan menjadi perhatian publik, terutama dalam konteks integritas akademik dan kebijakan pemerintah yang sedang dipertanyakan.
