Gedung Putih kembali menarik sebagian dari rencana yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menuai kontroversi di seluruh dunia. Rencana tersebut melibatkan pengambilalihan Gaza dan pemindahan paksa warga Palestina, yang jelas-jelas mendapat penolakan dari berbagai pihak, khususnya negara-negara Arab.
Kejadian tersebut bermula ketika Trump, dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, mengungkapkan bahwa AS akan mengambil alih Gaza dan warga Palestina akan dipindahkan ke negara lain. Namun, setelah protes dan kritik keras dari komunitas internasional, Gedung Putih mengubah nada tersebut. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa Donald Trump sebenarnya hanya menginginkan warga Palestina untuk “dipindahkan sementara” dari Gaza, bukan untuk dimukimkan kembali secara permanen di negara-negara mayoritas Arab seperti Mesir dan Yordania.
Leavitt menjelaskan, “Telah dijelaskan dengan sangat jelas kepada presiden bahwa Amerika Serikat perlu terlibat dalam upaya pembangunan kembali ini untuk memastikan stabilitas di kawasan itu bagi semua orang.” Ia menekankan bahwa warga Palestina tidak akan direlokasi secara permanen, dan bahwa Amerika Serikat tidak akan membiayai pembangunan kembali Gaza. “Itu tidak berarti pasukan di lapangan di Gaza, itu tidak berarti pembayar pajak Amerika akan mendanai upaya ini,” tambahnya.
Selain itu, Trump diharapkan dapat menyediakan dukungan bagi pembangunan kembali infrastruktur yang hancur di Gaza. Ia berharap negara-negara tetangga, terutama Mesir dan Yordania, mau menerima pengungsi Palestina secara sementara sehingga mereka dapat kembali ke rumah mereka setelah Gaza diperbaiki. “Itu adalah lokasi pembongkaran sekarang. Itu bukan tempat yang layak huni bagi manusia mana pun,” ungkap Leavitt.
Rencana ini pun mengundang reaksi negatif dari para pemimpin dunia. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, berusaha menjelaskan niat di balik rencana Trump, mengatakan bahwa gagasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai tindakan permusuhan. Menurutnya, ini merupakan tawaran murah hati untuk membangun kembali Gaza dan bertanggung jawab atas pemulihan daerah yang terkena dampak perang.
Rubio menambahkan, “Trump ingin mendukung pembangunan kembali rumah dan bisnis serta hal-hal semacam ini sehingga orang-orang dapat kembali tinggal.” Namun, penjelasan ini tidak meredakan ketegangan, mengingat sebelumnya pengumuman Trump, yang terkesan sepihak, dipandang sebagai ancaman bagi hak-hak warga Palestina.
Pengumuman mengejutkan tersebut muncul di tengah situasi yang sangat kompleks, di mana negosiasi sedang berlangsung antara Israel dan Hamas untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata yang lebih permanen setelah menjalani berbagai konflik berkepanjangan di Gaza. Kondisi di lapangan sangat mengkhawatirkan, dan munculnya reaksi dari berbagai negara menunjukkan bahwa rencana tersebut akan dengan mudah terhambat oleh keberatan yang kuat.
Apakah rencana ini akan sepenuhnya diimplementasikan atau akan kembali dirubah menjadi dampak politik yang lebih besar, hingga kini belum ada kepastian. Namun, yang jelas, pengumuman dan lanjutan dari rencana Trump telah menarik perhatian dunia dan menjadi isu panas di arena internasional. Masyarakat global terus memantau dengan cermat langkah-langkah yang diambil baik oleh Amerika Serikat maupun negara-negara lain terkait situasi di Gaza. Ini menunjukkan betapa rumitnya dinamika politik dan sosial di kawasan Timur Tengah, di mana harapan untuk perdamaian masih dipertahankan meski dengan tantangan yang cukup serius.
