Pemerintahan Donald Trump saat ini tengah merundingkan kesepakatan yang bertujuan untuk mengizinkan Oracle mengambil alih operasi TikTok, platform media sosial yang dikelola oleh perusahaan induk China, ByteDance. Kesepakatan ini berpotensi menjadi solusi untuk menghindari larangan penggunaan TikTok di Amerika Serikat setelah anggaran yang diloloskan tahun lalu mengharuskan ByteDance untuk menjual TikTok atau menghadapi pelarangan di pasar AS.
Situasi mulai memanas ketika Trump terpilih sebagai presiden dan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini. Pada 20 Januari, undang-undang yang mengatur pemaksaan penjualan TikTok mulai berlaku. Sebelum undang-undang tersebut diterapkan, TikTok berada dalam situasi yang kritis. Trump mengancam akan menerapkan perintah eksekutif yang akan menghentikan larangan terhadap TikTok sampai penyelesaian yang memuaskan dicapai antara perusahaan dan pemerintah.
Dalam pembicaraan awal, Trump mengusulkan bahwa kesepakatan harus melibatkan pembentukan usaha patungan di mana pihak AS, termasuk Oracle, mengendalikan 50% saham TikTok. Pelaporan dari NPR mengungkapkan bahwa kesepakatan potensial ini berfokus pada model di mana Oracle akan mengambil alih operasi global TikTok, sementara ByteDance akan berfungsi sebagai pemegang saham minoritas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perhatian terhadap keamanan data dan privasi pengguna, ByteDance tidak sepenuhnya akan kehilangan kendali atas aplikasinya.
Kembali pada masa pemerintahan Trump yang awal, upaya untuk memaksa TikTok menjual diri tidak membuahkan hasil. Namun, tidak lama setelah itu, TikTok mengumumkan bahwa mereka telah memindahkan semua lalu lintas data pengguna di AS ke server yang dikelola oleh Oracle. Ini adalah langkah strategis yang menunjukkan komitmen TikTok terhadap kepatuhan terhadap peraturan yang lebih ketat di AS, di tengah kekhawatiran terkait keamanan nasional.
Di samping itu, Trump juga membuka kemungkinan untuk para pemilik lain, termasuk Elon Musk dari X dan Larry Ellison dari Oracle, untuk berinvestasi dan mengambil alih aplikasi tersebut. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Trump tidak hanya berfokus pada satu investor potensial, tetapi juga menyediakan ruang bagi lebih banyak pihak untuk terlibat dalam kesepakatan yang sama.
Sensasi larangan pengguna TikTok di Amerika Serikat telah memicu banyak pertanyaan dan kebingungan di antara para anggota parlemen dan senator. Beberapa di antara mereka yang mendukung RUU untuk melarang atau menuntut penjualan aplikasi ini merasa bingung dengan kebijakan yang diusulkan oleh Trump. Mereka bersikeras bahwa undang-undang yang ada mengharuskan ByteDance untuk melakukan divestasi sepenuhnya, yang berarti menyingkirkan semua kepemilikan dalam aplikasi tersebut.
Ketidakpastian terkait kesepakatan ini menciptakan variasi pendapat di antara anggota dewan dan mencerminkan kerumitan situasi yang melibatkan kepentingan bisnis dan keamanan nasional di era digital saat ini. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan akan privasi data, potensi pengambilalihan TikTok oleh Oracle tidak hanya menjadi masalah bisnis tetapi juga mencakup aspek politik yang lebih luas.
Kesepakatan ini, apabila terwujud, akan menjadi langkah penting bagi Oracle dan TikTok, serta memberi dampak besar bagi pengguna di seluruh dunia. Dengan semakin mendesaknya masalah keamanan data dalam tata kelola digital, langkah yang diambil oleh pemerintah AS dan entitas bisnis seperti Oracle dapat menciptakan model baru bagi kerjasama antara perusahaan teknologi besar dan pemerintah. Ini juga memperlihatkan bagaimana kebijakan luar negeri dan industri teknologi saling terkait dan dapat memiliki implikasi yang jauh melampaui sekadar bisnis.
