Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, menegaskan dukungannya yang penuh kepada Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang melibatkan Pertamina. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks penegakan hukum dan perbaikan pengelolaan sumber daya energi di Indonesia, terutama di perusahaan milik negara tersebut. Dalam keterangannya pada Kamis (13/3/2025), Anggia menyoroti pentingnya momentum Ramadhan sebagai waktu untuk refleksi dan introspeksi bagi seluruh elemen bangsa.
“Momentum Ramadhan seharusnya dapat menjadi arena untuk refleksi dan introspeksi bagi semua elemen bangsa. Dalam bulan suci ini, kita harus memperbaiki semua hal termasuk tata kelola industri energi di Pertamina,” ungkap Anggia. Hal ini menunjukkan bahwa DPR berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan dan memastikan transparansi di sektor yang vital bagi perekonomian nasional.
Di tengah meningkatnya keprihatinan publik terhadap dugaan praktik korupsi di Pertamina, Anggia menekankan bahwa penegakan hukum yang adil, tegas, dan transparan sangat diperlukan. Berdasarkan penjelasannya, tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel adalah kunci untuk mencegah penyimpangan di masa yang akan datang. Ia menjelaskan bahwa keterbukaan mengenai kasus ini seharusnya menjadi dorongan untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh.
1. Komitmen DPR untuk penegakan hukum
2. Pentingnya tata kelola yang baik di Pertamina
3. Mendesak kolaborasi antara pemerintah dan swasta
4. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa kompromi
5. Dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung
Anggia menambahkan, “Kami mendukung penuh upaya Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas dugaan korupsi di Pertamina.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa DPR tidak hanya berkomitmen untuk pengawasan, tetapi juga berperan aktif dalam memulihkan kepercayaan publik yang telah terganggu akibat skandal ini.
Dalam isu pembentukan panitia kerja (panja) di DPR, Anggia menyatakan bahwa inisiatif tersebut tidak lagi diperlukan. “Memang ada beberapa anggota yang usul dibentuk Panja, tapi sebagian besar tidak sepakat dan menyerahkan penuh kepada Kejaksaan Agung untuk menuntaskannya,” tegasnya. Hal ini menandakan bahwa DPR lebih memilih untuk memberikan kepercayaan kepada pihak berwenang untuk menangani kasus tersebut tanpa adanya intervensi yang bisa memperlambat proses penyelidikan.
Pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu menjadi sorotan utama dalam deklarasi Anggia. Ia berharap bahwa tindakan tegas terhadap pelaku korupsi akan memberi sinyal yang kuat kepada masyarakat bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi. “Penegakan hukum yang berhasil akan memperkuat fondasi kepercayaan publik sekali lagi,” tegasnya.
Dukungan DPR terhadap Kejaksaan Agung dalam penyelidikan kasus ini diharapkan dapat berdampak positif bagi pemulihan citra Pertamina, yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Sebagai perusahaan yang mengelola sumber daya energi, Pertamina memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan pengelolaan yang bertanggung jawab.
Dalam konteks ini, keberadaan sektor energi sebagai salah satu pilar utama perekonomian Indonesia menuntut perhatian lebih dalam pengelolaannya. Keterlibatan masyarakat, transparansi dalam data dan laporan, serta kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan adalah kunci menuju sistem pengelolaan yang lebih baik. Dengan dukungan penuh DPR dan upaya Kejaksaan Agung, diharapkan akan ada langkah positif menuju perbaikan tata kelola yang lebih baik di Pertamina dan perusahaan milik negara lainnya.
