Jakarta – Dalam upaya menurunkan harga tiket pesawat, pemerintah diingatkan agar tidak mengabaikan keberlangsungan industri penerbangan di Indonesia. Anggota Komisi VII DPR, Bambang Haryo Soekartono, menilai bahwa langkah penurunan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati, agar tidak mengakibatkan kerugian bagi maskapai. Menurutnya, penting bagi pemerintah untuk memahami kondisi keuangan setiap maskapai serta kemampuan mereka dalam menjaga standar keselamatan dan kualitas layanan.
Dalam pernyataannya, Bambang menyebut adanya satu maskapai yang dengan mendadak menghentikan rute Surabaya-Jakarta, yang dinilai merupakan sinyal positif bahwa kebijakan penurunan harga tiket perlu diturai secara mendalam. “Penghentian rute ini bisa jadi akibat dari penurunan harga tiket yang diterapkan, terutama saat peak season. Biasanya, pada saat itu, maskapai justru meningkatkan tarif untuk meraih keuntungan,” ujar Bambang.
Demi memastikan kesejahteraan industri penerbangan, Bambang menyerukan agar pemerintah merumuskan skema harga yang adil bagi maskapai dan masyarakat. Ia merekomendasikan agar penurunan tarif dilakukan menjelang satu bulan sebelum puncak perjalanan, baik saat musim lebaran maupun tahun baru. Dengan cara ini, pemerintah dapat menciptakan distribusi perjalanan yang lebih merata, di mana harga tiket akan secara bertahap meningkat hingga mencapai puncaknya di hari-hari sibuk perjalanan.
Bambang berharap bahwa jika pemerintah berkomitmen untuk menurunkan harga tiket, hal itu tidak boleh merugikan industri penerbangan. Ia menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan mekanisme subsidi serta perbaikan infrastruktur untuk menjaga harga tetap rendah. “Pemerintah perlu mencari cara untuk mengurangi biaya produksi maskapai, seperti mengatur kembali PNBP, biaya bandara, dan biaya bahan bakar yang kini tinggi,” imbuhnya.
Bambang juga mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada pembangunan bandara yang menawarkan tarif rendah, khususnya untuk maskapai berbiaya rendah (low cost carrier/LCC). Saat ini, dia mencatat bahwa 70% industri maskapai di Indonesia adalah LCC, sehingga membangun infrastruktur yang mendukung operasional mereka adalah langkah penting. Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta sendiri direncanakan untuk menjadi bandara low cost, dengan harapan agar model ini bisa diimplementasikan di bandara lainnya di kota-kota besar Indonesia.
Dalam konteks ini, Bambang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri. “Kami mendorong Kementerian Perhubungan untuk melibatkan semua pihak, termasuk perwakilan pengguna jasa, agar mendapatkan masukan yang komprehensif mengenai kebijakan yang tepat,” saran Bambang.
Dengan langkah-langkah yang tepat, harapan untuk memiliki harga tiket pesawat yang lebih terjangkau bukanlah hal yang tidak mungkin dicapai. Keselarasan antara kebutuhan pemerintah untuk mengatur tarif dan keberlangsungan operasional maskapai akan menjadi kunci utama. Dalam situasi di mana masyarakat semakin merindukan kenyamanan dalam bertransportasi udara, harapan ini perlu diwujudkan tanpa mengorbankan kualitas layanan yang disediakan oleh maskapai.
Melalui upaya yang terintegrasi dan terarah, diharapkan industri penerbangan Indonesia akan mampu bangkit lebih kuat, memberikan layanan yang lebih baik sambil tetap menjaga aksesibilitas bagi seluruh masyarakat. Inisiatif pemerintah untuk menurunkan tiket pesawat harus disertai dengan solusi yang strategis agar semua pihak dapat merasakan manfaat dari kebijakan tersebut.
