Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menegaskan bahwa Pemerintah Malaysia perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai insiden penembakan pekerja migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Insiden yang terjadi pada Jumat, 24 Januari 2025, pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia, diwarnai dengan keraguan yang mendalam dari berbagai pihak, termasuk politisi dan pemerintah Indonesia. Pengusutan yang transparan sangat dibutuhkan agar hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia tidak terganggu.
TB Hasanuddin menjelaskan bahwa Malaysia harus bersikap transparan. Ia ragu atas alasan resmi yang diberikan oleh APMM mengenai penembakan yang merenggut nyawa warga negara Indonesia tersebut. APMM mengklaim bahwa PMI itu mereka tembak karena melakukan penabrakan kapal sebanyak empat kali. Namun, Hasanuddin mempertanyakan logika di balik tindakan tersebut, dengan menegaskan bahwa imigran ilegal umumnya akan melarikan diri ketimbang menabrakkan kapal mereka.
Berikut adalah poin-poin krusial dalam insiden ini:
Sumber dan Waktu Kejadian: Penembakan berlangsung pada pukul 03.00 dini hari, yang menunjukkan bahwa ini adalah insiden malam dengan potensi kesalahpahaman yang tinggi.
Alasan Penembakan: APMM mengklaim bahwa PMI yang menjadi korban telah melakukan penabrakan berulang kali, yang dianggap sebagai ancaman. Namun, TB Hasanuddin meragukan sikap berani dari WNI dalam situasi tersebut.
Kondisi Senjata: Hasanuddin juga menyoroti penjelasan APMM yang menyebutkan bahwa korban membawa parang saat penembakan. Ia menilai, jika itu benar, seharusnya tidak mungkin bagi korban untuk sudah berada di kapal APMM, sementara tubuh korban ditemukan di lokasi lain.
Tanggapan Pemerintah Indonesia: TB Hasanuddin menambahkan bahwa Kementerian Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Perlindungan WNI sudah mengupayakan pembicaraan dan langkah-langkah untuk penanganan lebih lanjut tentang insiden tersebut.
- Imbauan untuk WNI: Sebagai legislator, ia turut mengimbau kepada WNI, agar selalu masuk ke negara lain secara legal guna menghindari masalah yang lebih serius.
Situasi yang terjadi telah memicu reaksi keras dari anggota DPR, dengan beberapa anggota lainnya juga mempertegas pentingnya melakukan penyelidikan mendalam. Menurut informasi yang beredar, lima PMI non-prosedural menjadi korban dalam insiden tersebut. Penembakan ini terjadi di saat situasi sosial dan ekonomi di Malaysia masih sangat kompleks, khususnya terkait dengan tenaga kerja asing.
Di sisi lain, Menteri P2MI menyatakan bahwa pihak Malaysia masih menutup akses untuk investigasi mengenai insiden tersebut, yang semakin memperburuk persepsi tentang bagaimana pemerintah Malaysia menangani isu pekerja migran. "Pemerintah Malaysia harus bertanggung jawab dan membuka penyelidikan yang transparan untuk memastikan keadilan bagi korban," tegasnya.
Dengan insiden ini, terdapat keprihatinan mendalam mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia. Negara tetangga ini harus berupaya lebih keras untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi mereka yang bekerja di sana, dan bukan sebaliknya. Kejadian seperti ini berpotensi merusak hubungan bilateral antara kedua negara yang selama ini dikenal saling bergantung dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi dan budaya.
Perhatian publik dan pemerintah Indonesia terhadap situasi ini diharapkan dapat mendorong Malaysia untuk melakukan tindakan yang adil dan transparan. Keberanian untuk mengakui kesalahan dan memberikan penjelasan yang memadai sangat penting guna menjaga hubungan baik dan menciptakan kepercayaan antara kedua negara.
