Sejumlah ekonom memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah untuk efisiensi anggaran yang diambil dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Menurut mereka, langkah ini bukan sekadar pemangkasan anggaran, melainkan lebih kepada realokasi anggaran ke pos yang lebih prioritas untuk meningkatkan dampak positif terhadap masyarakat.
Ekonom senior Mohammad Fadhil Hasan menegaskan bahwa kebijakan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto lebih bertujuan untuk menyalurkan kembali anggaran dari kementerian yang dirasa kurang esensial ke program-program yang lebih strategis. Ia menjelaskan bahwa pengurangan anggaran yang dilakukan tidak sepenuhnya menghilangkan kegiatan, melainkan mengalihkan dana tersebut untuk mendukung program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Yang dilakukan itu adalah pengurangan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga, serta transfer ke daerah. Anggaran tersebut kemudian dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis dan program prioritas lainnya," ujar Fadhil Hasan saat ditemui di kantor Indef, Jakarta.
Menanggapi pemangkasan anggaran di beberapa kementerian, Fadhil menegaskan bahwa program MBG memiliki efek berganda (multiplier effect) yang lebih besar dibandingkan dengan belanja kementerian yang tidak terlalu esensial. "Ada pergeseran anggaran untuk kegiatan lain yang memberikan dampak lebih besar, bahkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," jelasnya.
Kebijakan efisiensi ini diambil dalam rangka Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara. Dalam implementasinya, efisiensi anggaran ini mengarah pada pengurangan kegiatan dinas, serta penggunaan listrik untuk operasional kantor di kementerian-kementerian yang terkena imbas.
Beberapa poin krusial terkait efisiensi APBN 2025 adalah sebagai berikut:
Realokasi daripada Pemangkasan: Pengurangan anggaran tidak berarti kehilangan. Sebaliknya, dana yang dialokasikan kembali ke program yang lebih mendesak dan produktif.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Ini menjadi salah satu program utama yang mendapatkan prioritas dalam pengalokasian dana, dengan tujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
Dampak Positif: Program-program yang didanai ulang diharapkan dapat memberikan efek positif, baik secara sosial maupun ekonomi, dengan mendorong perputaran uang di masyarakat.
- Kebijakan Terukur: Ditekankan pentingnya perhitungan yang matang sebelum melakukan realokasi, agar anggaran yang dipindahkan benar-benar memberikan dampak yang diharapkan.
Sebagai bukti nyata dari kebijakan ini, beberapa kementerian mengonfirmasi adanya pengurangan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan non-esensial. Selain itu, program-program yang selama ini dianggap sekunder dikurangi, dan dananya diarahakan untuk mendukung prioritas baru yang lebih strategis.
Fadhil menilai bahwa langkah yang diambil pemerintah menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang prioritas anggaran, di mana program MBG tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan asupan gizi tetapi juga menjadi stimulan dalam perekonomian. Dengan cara ini, efisiensi anggaran diharapkan bisa mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Kebijakan ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga efektivitas penggunaan anggaran di tengah tantangan ekonomi global yang berubah-ubah. Dengan pengelolaan yang lebih fokus dan terarah, APBN 2025 diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia.
