Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, memberikan peringatan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya kehati-hatian dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, masyarakat akan marah jika program ini tidak memenuhi harapan mereka. Dalam peluncuran policy brief dan diskusi publik yang bertajuk "Makan Bergizi Gratis: Cerita Sukses atau Mimpi Buruk Pemerintahan Prabowo?" pada Rabu (12/2/2025), Wijayanto menyatakan bahwa ketika MBG diluncurkan, program tersebut tidak bisa dihentikan.
"Di masa-masa awal penerapan MBG ini, pemerintahan Prabowo perlu betul-betul hati-hati, karena ketika diluncurkan, maka MBG tidak bisa dihentikan lagi," ungkap Wijayanto. Ia menekankan bahwa rakyat tidak menerima MBG secara gratis, karena ada alokasi anggaran untuk pelayanan publik lain yang mengalami pengalihan. Tahun 2025, anggaran untuk MBG meroket dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang sehari-hari dibutuhkan untuk sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Peningkatan anggaran ini, menurut Wijayanto, harus diimbangi dengan perhatian dan hasil yang sesuai harapan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa ketidakpuasan dapat memicu kemarahan rakyat, terutama jika hak-hak mereka di sektor lain mengalami pengurangan. "Rakyat akan sangat kritis terhadap MBG. Mereka akan marah ketika MBG dijalankan tidak sesuai dengan harapan, sebab akan menyebabkan rakyat teriak karena hak-haknya di aspek lain dikurangi," ungkapnya.
Dari sisi pemerintah, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa masukan dari masyarakat, termasuk siswa, akan menjadi dasar evaluasi dalam program MBG. Hasan menekankan bahwa perbaikan diperlukan agar program itu berjalan dengan baik. "Saya rasa perbaikan-perbaikan itu dilakukan setiap hari. Jadi ada masukan dari masyarakat, ada masukan dari mitra, ada masukan dari siapa saja, termasuk juga dari siswa-siswa itu menjadi bahan perbaikan bagi Badan Gizi Nasional," jelasnya dalam konferensi pers di Kantor PCO.
Dengan program MBG sebagai salah satu prioritas Presiden Prabowo, banyak pihak berharap agar program ini dapat berjalan sukses. Namun, kritikan yang muncul menunjukkan bahwa terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Banyak pihak mulai menyuarakan kekhawatiran terhadap transparansi alokasi anggaran dan potensi penyalahgunaan yang bisa terjadi di dalam pelaksanaan program.
Sejumlah poin yang menjadi perhatian dalam diskusi mengenai MBG meliputi:
- Keterbatasan Anggaran: Sumber daya yang dialokasikan untuk MBG harus mempertimbangkan kebutuhan sektor lain yang tidak kalah penting.
- Persepsi Masyarakat: Rakyat harus dilibatkan dalam proses ini, sehingga mereka tidak merasa terpaksa dan mendapatkan keuntungan dari program yang dilaksanakan.
- Kritik Terhadap Kebijakan: Keterbukaan dalam menerima kritik dan saran akan sangat membantu dalam pelaksanaan yang lebih baik ke depannya.
- Transparansi Anggaran dan Pelaksanaan: Monitoring terhadap penggunaan anggaran juga penting untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan.
- Komunikasi yang Efektif: Penting bagi pemerintah untuk menjelaskan manfaat dan tujuan dari program ini kepada masyarakat secara jelas.
Dengan diskusi yang berkelanjutan dan masukan dari banyak elemen masyarakat, diharapkan program MBG dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Pemerintahan Prabowo dituntut untuk lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan dan harapan publik, agar tidak mengulang kesalahan yang mungkin terjadi di masa lalu. Apabila program ini berhasil, hal ini bisa menjadi salah satu langkah positif dalam memberikan gizi yang lebih baik untuk masyarakat, terutama anak-anak yang menjadi generasi penerus bangsa.
