Mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, menghembuskan napas terakhir pada Jumat, 14 Maret 2025, di RSUD Chasan Boesoirie Ternate. Kematian Abdul Gani menandai berakhirnya perjalanan politiknya yang kompleks, dan sekaligus mengubah status hukum dari kasus yang telah mengakibatkan dia menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi bahwa status tersangka Abdul Gani dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kini resmi gugur. Dalam pernyataannya, Asep menekankan bahwa "status tersangkanya sudah pasti gugur," merujuk pada konsekuensi hukum yang berlaku ketika seorang tersangka meninggal dunia. KPK, yang sebelumnya telah melakukan penyitaan aset-aset milik Abdul Gani, memastikan bahwa mereka akan melanjutkan proses pemulihan aset (asset recovery) sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.
Kematian Agus Gani tidak hanya mengakhiri status hukum yang melekat padanya, tetapi juga berimplikasi pada proses hukum yang sedang berlangsung. Diungkapkan oleh Tessa Mahardhika, Juru Bicara KPK, bahwa mereka berduka cita atas kepergian Abdul Gani. Tessa menambahkan, "Untuk selanjutnya terkait kelanjutan perkara yang bersangkutan, penyidik akan berkoordinasi dengan JPU untuk menentukan langkah selanjutnya." Hal ini menunjukkan bahwa meski Abdul Gani sudah tidak ada, KPK masih berkewajiban untuk menyelesaikan investigasi terkait kasus-kasus lain yang melibatkan dirinya.
Beberapa poin kunci mengenai Abdul Gani dan kasus hukumnya meliputi:
Status Hukum: Setelah kematiannya, semua status tersangka terhadap Abdul Gani dalam kasus TPPU dianggap gugur, namun KPK masih berupaya untuk melakukan asset recovery.
Penyitaan Aset: KPK telah menyita sejumlah aset milik Abdul Gani dan akan terus berupaya menarik kembali aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
Investigasi Lanjutan: Sejumlah kasus lain masih dalam penyelidikan, termasuk dugaan keterlibatan Abdul Gani dalam kasus gratifikasi dan suap yang terjadi di Pemprov Maluku Utara. KPK sebelumnya telah menetapkan Abdul Gani sebagai terpidana dengan vonis delapan tahun penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti yang cukup besar.
- Mekanis Penyelesaian Kasus: KPK akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk mekanisme pengembalian uang negara yang diduga dikorupsi.
Sebagai mantan Gubernur, Abdul Gani Kasuba terdeteksi terlibat dalam berbagai kasus korupsi, yang berdampak signifikan terhadap citra pemerintahan di Maluku Utara. Kasusnya pun menjadi sorotan publik, yang mengecam praktik korupsi yang marak terjadi di kalangan pejabat publik.
Sebelumnya, pada September 2024, Abdul Gani dijatuhi vonis terkait kasus gratifikasi dan suap, di mana ia diputuskan bersalah mulai dari menerima suap hingga penggelapan uang negara dalam proyek pemerintah. Selain hukuman penjara, dia juga diwajibkan membayar kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp109 miliar dan puluhan ribu dolar AS.
Tepat sebelum kematian Abdul Gani, KPK tengah melakukan serangkaian tindakan hukum untuk menuntaskan dugaan keterlibatannya dalam beberapa kasus bernuansa korupsi lainnya. Kematian Abdul Gani tentunya mengubah dinamika dalam pemberantasan korupsi, terutama yang melibatkan pejabat publik.
Kehilangan Abdul Gani seolah menjadi pengingat bagi bangsa ini mengenai tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi, yang masih menjadi isu krusial di Indonesia. Pengusutan kasus-kasus yang melibatkan tokoh-tokoh publik harus tetap dilakukan, meskipun status tersangka mereka telah gugur karena alasan-alasan tertentu.
