Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah meminta bank swasta untuk berkontribusi dalam pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagai dukungan kepada program ambisius “3 Juta Rumah” yang dicanangkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hal ini terungkap dalam konferensi pers yang berlangsung di Bank Indonesia, pada Selasa malam, 11 Februari 2025. Erick menekankan pentingnya kolaborasi bank swasta untuk merealisasikan program ini, mengingat kebutuhan masif yang ada di lapangan.
Erick menjelaskan bahwa untuk merealisasikan 3 juta rumah, dibutuhkan pembiayaan yang signifikan. Ia menyoroti bahwa backlog kebutuhan rumah saat ini mencapai angka 9,9 juta, yang menunjukkan besarnya tantangan yang harus dihadapi dalam sektor perumahan. Dalam konteks ini, peran aktif bank swasta sangat dibutuhkan. Dia mengatakan, “Karena ini masif 3 juta [rumah], kita harapkan juga peran dari bank-bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini.”
Selain mengharapkan partisipasi bank swasta, Erick juga menjelaskan bahwa bank-bank milik negara, yang dikenal dengan sebutan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), harus mendapatkan dukungan pembiayaan yang kuat. Himbara, termasuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), semua akan berperan aktif dalam memperluas portofolio pembiayaan perumahan.
Erick juga menekankan keterlibatan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) dalam inisiatif ini. Ia menyatakan, “Kami siap melaksanakan, toh selama ini juga Bank-Bank Himbara seperti BBTN yang memang 80% market daripada pendanaan rumah-rumah subsidi itu ada di kami.” Pernyataan ini menggarisbawahi dukungan besar yang diberikan oleh bank-bank BUMN dalam mendukung program perumahan yang sedang digalakkan pemerintah.
Rapat koordinasi yang dihadiri oleh pejabat tinggi pemerintah, termasuk Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta perwakilan dari sektor keuangan, menegaskan berkumpulnya kekuatan sumber daya untuk menyukseskan program ini. Dalam forum tersebut, turut disetujui bahwa Bank Indonesia akan memberikan insentif sebesar Rp23,2 triliun kepada bank-bank yang berpartisipasi dalam menyalurkan KPR untuk program 3 juta rumah, dan angka tersebut direncanakan akan meningkat hingga Rp80 triliun.
Perry Warjiyo menambahkan bahwa dukungan dalam bentuk insentif likuiditas ini diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan bahwa sektor perumahan memiliki dampak yang signifikan, dengan 185 sektor turunan yang akan terkena dampak positif dari realisasi program ini. “Kami berkeyakinan bahwa perumahan itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.
Erick Thohir juga menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menyukseskan program 3 juta rumah. Ia menyatakan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya mengatasi masalah backlog perumahan, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk bank swasta, diharapkan target 3 juta rumah bisa tercapai dalam waktu yang ditentukan.
Keberhasilan inisiatif ini tentunya akan sangat bergantung pada seberapa besar kontribusi dan kemauan dari bank-bank swasta untuk menyediakan akses KPR yang lebih luas. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan dapat menciptakan iklim yang mendukung agar investasi di sektor perumahan semakin menarik bagi para pengembang dan investor. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, bank, dan sektor swasta menjadi kunci untuk mencapai tujuan besar ini.
