Jakarta, Podme.id – Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan strategis yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi tarif impor yang baru diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dalam keterangannya, Fadli menekankan bahwa langkah-langkah tersebut sangat penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Langkah-langkah yang diambil Presiden Prabowo menunjukkan respons yang tepat dan strategis dalam menghadapi dinamika perdagangan global. Ini adalah strategi jangka panjang untuk membangun kemandirian ekonomi bangsa. Kita tak boleh gentar terhadap tekanan; justru, ini saatnya Indonesia menunjukkan kepemimpinan di tengah ketidakpastian global,” ujar Fadli pada tanggal 5 April 2025.
Dalam pandangannya, salah satu pilar dari strategi Presiden Prabowo adalah memperluas kemitraan dagang strategis. Fadli menekankan pentingnya diversifikasi mitra dagang, terutama di tengah perang dagang yang semakin intensif dan kebijakan perdagangan AS yang proteksionis. “Indonesia harus memperkuat hubungan dengan BRICS, ASEAN, dan mitra baru di kawasan negara-negara selatan global sebagai respons terhadap tantangan ini,” ujarnya.
Fadli juga mencatat bahwa Indonesia telah mengambil langkah signifikan dengan menandatangani kemitraan ekonomi seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang melibatkan sepuluh negara ASEAN dan beberapa negara besar seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Kesepakatan ini mencakup hampir 27 persen perdagangan global. Selain itu, upaya untuk mengakses Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang mencakup 64 persen perdagangan global, juga terus dilakukan.
Berbagai perjanjian dagang lain, diantaranya Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP) dan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), masuk dalam agenda strategis kementerian. Fadli menekankan pentingnya percepatan negosiasi perjanjian ini untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk Indonesia.
Strategi kedua yang diusung oleh Presiden Prabowo, sebagaimana diungkapkan oleh Fadli, adalah percepatan hilirisasi sumber daya alam. Dengan keberagaman sumber daya yang dimiliki, Indonesia dituntut untuk tidak lagi terus mengekspor bahan mentah. Pendirian Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara diharapkan dapat mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral dan hasil laut, guna menciptakan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Fadli juga menyoroti upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 82 juta penerima manfaat diharapkan dapat meningkatkan konsumsi domestik serta mengurangi ketergantungan pada impor. Selain itu, pemerintah merencanakan pendirian 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk memperkuat ekonomi desa dan menciptakan lapangan kerja baru.
Terkait kebijakan tarif impor yang dikeluarkan oleh AS, Fadli menyebutkan bahwa ini adalah bentuk unilateralisme yang merugikan negara-negara berkembang dan dapat menimbulkan gejolak dalam pasar global. Meskipun demikian, dia yakin bahwa dengan penerapan strategi yang tepat, Indonesia bisa menghadapi tantangan ini dan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada.
“Tarif Trump tentu menjadi tantangan, namun dengan strategi yang baik, kita bisa menjadikan situasi ini sebagai peluang untuk menata ulang orientasi ekonomi dan memperkuat kemandirian nasional. Melalui inisiatif-inisiatif ini, saya percaya Indonesia dapat melangkah maju ke depan,” tutup Fadli.
Kebijakan Presiden Prabowo dan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk Fadli Zon, menunjukkan adanya upaya kolektif untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global di tengah tantangan yang semakin kompleks.
