Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menegaskan bahwa instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk melarang kepala daerah dari partainya mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah, bukanlah suatu tindakan pembangkangan terhadap perintah Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya yang disampaikan pada Jumat, 21 Februari 2025, Rudy menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan yang matang.
“Bukan mbalelo. Ibu Ketum Megawati Soekarnoputri memiliki alasan dan dasar yang jelas dalam mengeluarkan instruksi ini,” ujar Rudy di sela Rapat Paripurna Pidato Sambutan Wali Kota Solo Hasil Pilkada Serentak 2025. Rudy mengungkapkan bahwa keputusan Megawati untuk melarang kepala daerah menghadiri retret di tengah isu yang menimpa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, sangat beralasan.
Rudy menekankan bahwa keputusan ini bukanlah tanda bahwa kepala daerah PDIP akan menghindar dari retret selamanya. Sebaliknya, Megawati hanya meminta agar keikutsertaan tersebut ditunda. Dia menyatakan, “Mbak Mega lebih mempertimbangkan kondisi psikologis teman-teman kepala daerah. Karena ada kasus yang menimpa Mas Hasto, lebih baik mereka menunda keikutsertaan dalam retret agar bisa tetap fokus.”
Sikap Megawati ini menggambarkan perhatian terhadap psikologi dan situasi yang sedang dihadapi oleh para kader PDIP. Saat situasi tidak kondusif, dengan adanya tekanan dari isu Hasto, diharapkan para kepala daerah dapat lebih fokus pada stabilitas dan pengembangan daerah mereka.
Selain itu, Rudy juga mengingatkan bahwa sebagai kader partai, instruksi dari ketua umum harus dihormati dan dilaksanakan. “Keputusan lebih lanjut ada di tangan Ibu Megawati,” tambahnya. Hal ini menunjukkan pentingnya disiplin dan kesatuan dalam tubuh partai untuk tetap menjaga kekuatan politik dan fokus pada tujuan bersama.
Dalam konteks ini, Rudy mengimbau para kepala daerah untuk tidak hanya berdiam diri selama penundaan retret, tetapi juga memanfaatkan waktu tersebut untuk berkonsolidasi dengan tim dan pemerintah daerah masing-masing. “Selama penundaan ini, kepala daerah sebaiknya segera melakukan koordinasi dengan sekda, kepala dinas, dan lembaga terkait agar bisa beradaptasi dengan pemerintahan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi resmi yang menyatakan agar seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP menunda perjalanan ke Magelang dan tidak mengikuti retret yang direncanakan berlangsung antara 21-28 Februari 2025. Berdasarkan surat instruksi yang diterima, Megawati juga menegaskan bahwa dia adalah sentral kekuatan politik PDIP sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) AD-ART PDIP.
Instruksi ini muncul dalam konteks yang lebih besar terkait dinamika politik di Indonesia, di mana partai-partai seringkali harus beradaptasi dengan situasi yang berubah. Keputusan Megawati memberi sinyal bahwa PDIP berusaha untuk menjaga stabilitas internal dan tidak terpecah dalam menghadapi tantangan momentan yang mungkin dihadapi.
Rudy juga berharap agar keputusan ini dapat segera diikuti oleh kepala daerah serta menunjukkan solidaritas antar kader. Hal tersebut dinilai penting untuk mempertahankan kinerja dan integritas partai menjelang pemilihan umum mendatang. Megawati, sebagai pemimpin partai, terus berusaha mengarahkan fokus dan strategi PDIP agar tetap relevan dan kuat dalam politik Indonesia.
