Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, memberikan tanggapan terhadap demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 pada Kamis, 20 Maret 2025, di depan gedung DPR, Jakarta. Menurut Idrus, kritikan dan protes dari mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya adalah bagian dari proses demokrasi yang perlu ditanggapi dengan baik melalui sosialisasi dan dialog yang konstruktif.
“Sangat penting agar UU yang telah disahkan tersebut segera disosialisasikan. Kita tidak boleh menghindari protes yang ada. Sebaliknya, kita harus menjembatani komunikasi dengan menjelaskan substansi dari undang-undang tersebut,” ujar Idrus setelah menghadiri acara pengajian Ideologi Kebangsaan di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat.
Menyusul pengesahan UU TNI baru, Idrus optimis bahwa jika informasi mengenai UU tersebut disosialisasikan dengan baik, masyarakat—termasuk mahasiswa—akan lebih memahami dan menerima keberadaan undang-undang ini. Ia menekankan bahwa tujuan utama dari pembaruan UU TNI adalah untuk memperkuat peran TNI dalam menjaga kedaulatan negara sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.
Idrus menjelaskan, “Saya yakin, jika substansi dari undang-undang tersebut dijelaskan dengan jelas, termasuk target-target untuk menjaga keutuhan bangsa dan kedaulatan negara, maka pemahaman masyarakat akan meningkat. Kita perlu menegaskan bahwa TNI bukan untuk menggerogoti rakyat, melainkan untuk menjaga Indonesia.”
Dalam konteks ini, Idrus juga menyoroti pentingnya merespons catatan atau masukan yang diungkapkan oleh mahasiswa serta masyarakat sipil lainnya. Ia percaya bahwa masukan tersebut bisa diakomodasi dalam peraturan pemerintah (PP) atau peraturan pelaksana lainnya. “Kami harus memastikan implementasi UU TNI baru ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan,” tambahnya.
Idrus menegaskan bahwa Partai Golkar akan berperan aktif dalam melakukan sosialisasi UU TNI baru melalui fraksi di DPR dan DPRD. Ia menyatakan, “Kami berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan program dan kebijakan yang berkaitan dengan kekuatan TNI demi menjaga kedaulatan negara.”
Penting untuk dicatat, bahwa pada tanggal 20 Maret 2025, DPR telah mengesahkan RUU TNI menjadi UU TNI dalam rapat paripurna, dengan penekanan bahwa undang-undang ini tidak memperkenalkan dwifungsi militer serta tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil.
Dalam melanjutkan langkah-langkah ke depan, Idrus berharap agar setiap masukan dari masyarakat dapat dijadikan landasan untuk mengawasi dan mengontrol implementasi dari UU TNI baru ini dan agar semua pihak terus menerus menyuarakan pendapat mereka.
Acara yang dihadiri Idrus tersebut merupakan kerjasama antara DPP Partai Golkar, Badan Saksi Nasional, dan Angkatan Muda Partai Golkar sebagai upaya untuk menguatkan pemahaman ideologi kebangsaan di kalangan anggota partai. Dia memastikan bahwa Golkar selalu siap berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola negara yang baik melalui legislasi dan pengawasan yang bersifat konstruktif dan responsif terhadap dinamika yang berkembang dalam masyarakat.
Dengan berbagai langkah ini, diharapkan masyarakat dapat turut berperan aktif dalam berbicara mengenai kebijakan-kebijakan terkait pertahanan dan keamanan, sekaligus membangun sinergi antara pemerintah dan rakyat demi kebaikan bersama.
