Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya melakukan audit terhadap alih fungsi lahan di wilayahnya. Dalam sambutannya pada acara serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jabar, Dedi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memberi perhatian serius terhadap praktik ini, termasuk yang dilakukan oleh Perhutani, PTPN, dan pihak lain.
Alih fungsi lahan yang tidak terkendali, menurut Dedi, berdampak besar terhadap kerugian yang dialami negara. Ia menjelaskan bahwa setiap bencana yang terjadi akibat alih fungsi lahan mengharuskan negara untuk mengambil langkah pemulihan yang biasanya melibatkan pengeluaran anggaran untuk bantuan sosial dan rehabilitasi infrastruktur. "Pemerintah menyalurkan sembako, memperbaiki rumah warga terdampak, dan lain sebagainya," ujarnya.
Dedi menguraikan beberapa dimensi kerugian yang timbul akibat alih fungsi lahan yang tidak diatur dengan baik:
Kerugian Lingkungan: Alih fungsi lahan mengakibatkan kerusakan ekosistem, hilangnya hutan, serta berkurangnya sumber mata air.
Kerugian Ekonomi: Konversi lahan berpotensi mengganggu perekonomian lokal dan menyebabkan pengurangan sumber pendapatan bagi masyarakat setempat.
Kerugian Akibat Bencana: Alih fungsi lahan dapat menyebabkan timbulnya bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor, yang mengharuskan pengeluaran besar dari negara untuk penanganan bencana.
- Pengaruh Terhadap Belanja Negara: Dedi menyoroti bahwa penanganan bencana memakan anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan.
“Maka dari itu, penting bagi kami untuk mendorong audit alih fungsi lahan agar dampak negatif ini dapat diminimalisir,” tegas Dedi.
Selama serah terima jabatan yang berlangsung di kantor BPK Perwakilan Jabar, Dedi mengucapkan selamat kepada Kepala BPK yang baru, Eydu Oktain Panjaitan, dan berharap adanya sinergi yang kuat antara BPK dan pemda dalam upaya mengawasi penggunaan lahan. Ia percaya bahwa dengan kolaborasi, audit yang dilakukan akan lebih efektif dan dapat melindungi kepentingan publik serta lingkungan.
Pimpinan V BPK RI, Bobby Adhityo Rezaldi, juga memberikan dukungannya terhadap upaya Gubernur Dedi. Ia mengingatkan bahwa serah terima jabatan ini bukan hanya seremonial, melainkan merupakan langkah penting untuk menjaga kontinuitas fungsi organisasi. Bobby mengajak agar semua pihak dapat bekerja sama dan mempercepat pelaksanaan tugas demi kepentingan daerah dan negara.
Ia menginstruksikan kepada Eydu untuk bekerja dengan cepat dan efektif sambil menjalin komunikasi yang baik dengan semua kepala daerah di Jabar. "Saya rasa semuanya (para kepala daerah di Jabar) berlari sangat kencang. Saya harap jajaran BPK di wilayah Jawa Barat dapat pula bekerja lebih cepat dan baik dari periode sebelumnya," katanya.
Melanjutkan diskusi tentang alih fungsi lahan, Dedi menyatakan pentingnya pemahaman bersama bahwa masalah ini bukan hanya terkait dengan aspek lingkungan, tetapi juga berpengaruh pada aspek perekonomian dan keuangan negara. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali sering kali menghasilkan dampak berkelanjutan yang merugikan berbagai pihak, dan jalinan kerja sama yang kuat diperlukan untuk mengatasi permasalahan kompleks ini.
Sementara itu, Gubernur Dedi Mulyadi berharap BPK Perwakilan Jabar dapat melakukan audit menyeluruh tidak hanya untuk mengevaluasi dampak dari alih fungsi lahan, tetapi juga untuk merekomendasikan perbaikan kebijakan agar pengelolaan lahan lebih berkelanjutan. Tindakan ini dianggap krusial demi meminimalkan kerugian yang lebih besar dan menjaga kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat.
