Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk membantu mengatasi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi pada lebih dari 10.000 pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengumumkan langkah konkretnya dengan menjalin kerja sama dengan berbagai sektor industri, salah satunya adalah sektor industri tembakau di Kudus. Dalam kunjungan ke PT Djarum Oasis, Luthfi mengungkapkan bahwa industri tembakau di Kudus siap menampung sekitar 2.000 eks buruh Sritex.
"Kami berusaha keras untuk mencari solusi atas gelombang PHK. Tadi ada salah satu perusahaan yang menyatakan kesiapan untuk menyerap 2.000 pekerja," ujar Luthfi. Di samping itu, Luthfi juga menyebutkan bahwa terdapat sekitar 22 perusahaan yang bersedia merekrut mantan pekerja Sritex jika mereka tidak dapat terserap di sektor lain. Namun, ia mengingatkan bahwa proses penyaluran tenaga kerja ini akan dilakukan secara selektif.
Dalam upaya mendukung transisi para eks buruh ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bagi mereka yang ingin berwirausaha atau beralih ke sektor lainnya. "Menangani 10.000 orang bukan perkara mudah. Kita harus memilah dan menganalisis, terutama karena tidak semua eks karyawan Sritex berasal dari Sukoharjo. Ada juga yang tinggal di luar daerah," tegas Luthfi.
Selain memberikan kesempatan kerja di industri tembakau, Luthfi juga menegaskan bahwa hak-hak pekerja seperti tunjangan jaminan hari tua (JHT) dan kompensasi PHK akan diupayakan untuk dicairkan sebelum Lebaran 2025. "Kami berusaha agar hak-hak mereka bisa diterima sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ini termasuk JHT dan tunjangan PHK yang sedang dalam proses penyelesaian," katanya.
Dalam konteks ini, Pemprov Jateng tidak hanya fokus pada para pekerja yang terkena dampak PHK, tetapi juga memperhatikan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sekitar PT Sritex. Luthfi menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Bupati Sukoharjo untuk mendata UMKM yang terdampak dan mencari solusi percepatan pemulihan ekonomi mereka.
Upaya-upaya pemulihan ini diharapkan dapat meminimalkan dampak sosial akibat PHK yang melanda banyak pekerja dan pelaku usaha di daerah tersebut. Dalam menghimpun informasi dari berbagai sumber, berikut adalah beberapa langkah yang diambil oleh Pemprov Jateng:
Menyediakan pekerjaan di sektor industri tembakau: Beberapa perusahaan di Kudus telah menyatakan siap untuk menyerap 2.000 eks buruh Sritex.
Program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK): Untuk membantu transisi buruh yang ingin berwirausaha atau beralih ke sektor lain.
Pencairan tunjangan JHT dan kompensasi PHK: Pemerintah memastikan hak-hak pekerja akan dicairkan sebelum Lebaran 2025.
- Pendataan dan dukungan untuk UMKM: Pemprov juga berkoordinasi dengan Bupati Sukoharjo untuk mendata pelaku UMKM yang terdampak dan mencari solusi untuk pemulihan ekonomi.
Gubernur Luthfi menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan ini. Dengan langkah-langkah yang diambil, diharapkan dukungan bagi buruh Sritex dan pelaku UMKM dapat ditegakkan, serta dampak negatif dari PHK dapat berkurang. Melalui sinergi yang baik, Pemprov Jateng bertekad untuk menciptakan lapangan kerja baru dan memulihkan ekonomi lokal dengan sebaik-baiknya.
