Hamas dan kelompok pejuang Palestina lainnya mengumumkan komitmennya untuk menggagalkan usulan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengusulkan pemindahan jutaan warga Palestina dari Gaza ke Yordania dan Mesir. Usulan ini muncul di tengah situasi yang semakin tegang di kawasan tersebut, dan memicu berbagai reaksi dari berbagai pihak.
Dalam pernyataannya kepada AFP, Basem Naim, anggota biro politik Hamas, menegaskan bahwa rakyat Palestina tidak akan membiarkan rencana pemindahan ini terwujud. “Karena mereka telah menggagalkan setiap rencana pemindahan dan tanah air alternatif selama beberapa dekade, rakyat kami juga akan menggagalkan proyek-proyek semacam itu,” ujarnya. Pernyataan ini menegaskan posisi Hamas yang menolak segala bentuk pemindahan paksa yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak rakyat Palestina.
Sebelumnya, Trump menyebut situasi di Gaza sebagai “lokasi pembongkaran” dengan banyaknya kerusakan yang ditimbulkan oleh konflik yang berkepanjangan. Ia mengungkapkan minat untuk berkolaborasi dengan beberapa negara Arab guna membangun perumahan bagi penduduk yang terkena dampak, yang menurutnya dapat membantu mereka hidup dengan damai. Namun, gagasan ini menuai kritik keras dari kelompok Palestina, termasuk Jihad Islam Palestina (PIJ), yang menilai usulan tersebut sebagai upaya untuk “mendorong kejahatan perang”.
PIJ mengeluarkan pernyataan yang sangat mengecam saran Presiden AS tersebut, menyebutnya sebagai tindakan untuk memaksa rakyat Palestina meninggalkan tanah air mereka. “Usulannya termasuk dalam kerangka mendorong kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan,” demikian pernyataan resmi dari kelompok tersebut. Mereka juga menyerukan kepada Mesir dan Yordania untuk menolak rencana tersebut, menjadikannya sebagai masalah yang tidak bisa diabaikan oleh negara-negara tetangga.
Sementara itu, respon dari pemerintah Israel juga bervariasi. Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, menyambut baik gagasan Trump, menyebutnya sebagai cara untuk “membersihkan” Gaza dan membantu penduduk Palestina menemukan kehidupan baru. “Gagasan untuk membantu mereka menemukan tempat lain untuk memulai kehidupan yang lebih baik adalah gagasan yang hebat,” ungkapnya. Dalam pandangan Smotrich, pemindahan tersebut akan memberi kesempatan bagi warga Palestina untuk membangun kehidupan yang baru setelah tahun-tahun menghadapi terorisme.
Di sisi lain, mantan menteri keamanan nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, juga mengambil langkah serupa dengan mendukung saran Trump untuk mendorong imigrasi sukarela. Hal ini mencerminkan pandangan yang lebih luas di kalangan beberapa politikus Israel yang mendukung pemindahan sebagai solusi.
Berbagai reaksi ini semakin menegaskan kompleksitas situasi di Gaza. Pengungsian massal yang diusulkan dapat berujung pada konsekuensi yang sangat serius, mengingat identitas Palestina yang kuat dan hubungan historis mereka dengan wilayah tersebut. Warga Palestina selama ini menganggap Gaza sebagai tanah air yang tidak dapat dipisahkan dari identitas mereka, dan pemindahan secara paksa akan dilihat sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang parah.
Sebagai bagian dari konteks yang lebih besar, situasi ini juga menyoroti ketegangan yang berlangsung antara Israel dan Palestina, di mana kebijakan dan tindakan pemerintah serta pernyataan dari tokoh-tokoh internasional sangat berpengaruh pada dinamika yang ada. Gagasan pemindahan warga Palestina dari Gaza menghadapi penolakan yang kuat, menunjukkan resistensi masyarakat terhadap langkah-langkah yang dinilai mengancam keberadaan mereka.
Ketidakpuasan ini menegaskan pentingnya dialog dan upaya untuk mencapai solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Sementara itu, Hamas dan kelompok pejuang lainnya bertekad untuk mempertahankan hak mereka dan melawan segala bentuk upaya pengusiran yang dianggap sebagai ancaman terhadap keberadaan bangsa Palestina.
