Harga komoditas pangan di Indonesia terus mengalami lonjakan signifikan, terutama menjelang Ramadan 2025. Salah satu contohnya adalah harga cabai rawit merah yang bahkan telah menembus Rp 150.000 per kilogram di sejumlah pasar tradisional. Kenaikan ini memicu keprihatinan di kalangan masyarakat dan pemerintah, mengenai efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk menstabilkan harga pangan.
Yusuf Rendy Manilet, peneliti ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, mengemukakan bahwa operasi pasar yang diinisiasi oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi lonjakan harga pangan, dinilai masih belum cukup efektif. Menurutnya, meskipun operasi pasar dapat memberikan dampak positif dalam menstabilkan harga secara sementara, tindakan tersebut tidak menyentuh akar masalah yang lebih mendalam. "Operasi pasar memang mendatangkan stabilitas jangka pendek, namun tanpa koordinasi yang optimal dan kebijakan jangka panjang, dampaknya tidak akan berkelanjutan," ungkapnya.
Berbagai faktor yang berkontribusi pada kenaikan harga pangan ini perlu ditangani secara menyeluruh untuk mencapai solusi yang lebih permanen. Beberapa langkah yang diusulkan oleh Yusuf Rendy mencakup:
Peningkatan Produksi: Mendorong petani untuk meningkatkan hasil pertanian melalui program sosialisasi dan pemberian bantuan teknis.
Penguatan Infrastruktur Pertanian: Memastikan bahwa sistem distribusi untuk pangan dapat berfungsi secara optimal, mengurangi kerugian setelah panen.
Regulasi Praktik Monopoli: Memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengendalikan pasar secara monopolistik, yang dapat mengakibatkan harga yang tidak wajar.
Pengawasan Distribusi: Meningkatkan kontrol dan bantuan dalam distribusi barang, terutama di daerah-daerah yang paling terdampak oleh kenaikan harga.
- Edukasi Masyarakat: Mengedukasi masyarakat mengenai pola konsumsi yang bijak untuk mengurangi permintaan berlebih yang berkontribusi pada kenaikan harga.
Yusuf Rendy menegaskan bahwa perhatian harus diberikan pada daerah-daerah yang mengalami lonjakan harga lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting untuk mengatasi inflasi pangan yang berjalan berbeda di setiap kawasan. Dia menambahkan perlunya pendekatan komprehensif yang mencakup berbagai aspek, agar kenaikan harga pangan dapat diatasi dengan lebih efektif, terutama selama bulan Ramadan yang notabene adalah periode dengan permintaan pangan yang tinggi.
Kondisi ini memang menantang bagi pemerintah, terutama dalam koordinasi dan pelaksanaan solusi yang telah diusulkan. Tanpa langkah yang sistematis dan terintegrasi, lonjakan harga pangan saat Ramadan akan terus berulang dan membawa dampak besar bagi daya beli masyarakat.
Masyarakat saat ini membutuhkan solusi yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga memastikan ketersediaan pangan yang stabil dan harga yang terjangkau. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah harus didasari oleh data dan analisis yang mendalam agar setiap intervensi benar-benar menjawab permasalahan yang ada. Apabila tidak, masyarakat akan terus merasakan dampak dari fluktuasi harga pangan yang meningkat di pasaran, yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi secara keseluruhan.
