Harta kekayaan Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, menjadi sorotan publik setelah ia mengambil tindakan tegas terhadap pejabat imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta yang terlibat dalam kasus pungli terhadap Warga Negara Asing (WNA) asal China. Kasus tersebut mencuat setelah beberapa WNA membuat pengaduan resmi ke Kedutaan Besar China, yang kemudian diteruskan ke Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Imigrasi.
Sebagai respons atas masalah ini, Agus Andrianto memecat 31 pejabat imigrasi yang diduga terlibat dalam pungutan liar tersebut. Pemecatan ini dinilai sebagai langkah awal untuk memperbaiki citra institusi imigrasi dan menjamin pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, baik warga negara maupun WNA.
Dalam laporan harta kekayaan yang disampaikan kepada Lembaga Pemasyarakatan Korupsi (LHKPN) pada 20 November 2024, Agus Andrianto melaporkan total kekayaan mencapai Rp24.118.438.598 tanpa ada hutang. Berikut adalah rincian harta kekayaannya yang teridentifikasi:
Harta Kekayaan
- Total kekayaan: Rp24.118.438.598
- Tanpa hutang: Nilai bersih kekayaan
Tanah dan Bangunan: Rp21,6 Miliar
- Agus memiliki berbagai properti yang tersebar di beberapa lokasi, di antaranya:
- Tanah dan bangunan seluas 420 m²/306 m² di Jakarta Selatan senilai Rp4,5 miliar
- Tanah dan bangunan seluas 1.015 m²/280 m² di Jakarta Selatan sebesar Rp3,5 miliar
- Tanah dan bangunan seluas 805 m²/100 m² di Jakarta Selatan bernilai Rp5,5 miliar
- Berbagai properti lainnya di Jakarta, Bandung, dan Tangerang juga menyumbang nilai yang signifikan terhadap total aset.
- Agus memiliki berbagai properti yang tersebar di beberapa lokasi, di antaranya:
Alat Transportasi dan Mesin: Rp650 Juta
- Agus Andrianto juga memiliki beberapa kendaraan, di antaranya:
- Mobil Toyota Alphard 2.5 G AT tahun 2019 senilai Rp500 juta
- Mobil Toyota Kijang Inova G AT tahun 2016 senilai Rp150 juta
- Agus Andrianto juga memiliki beberapa kendaraan, di antaranya:
- Aset Lainnya
- Harta bergerak lainnya mencapai Rp685 juta.
- Surat berharga senilai Rp900 juta.
- Kas dan setara kas senilai Rp193 juta.
Menghadapi kasus pungli ini, Agus Andrianto menunjukkan komitmennya untuk menindak tegas tindakan ilegal dan memperbaiki sistem di institusinya. Hal ini penting untuk memperlihatkan bahwa pemerintah tidak akan toleran terhadap praktik yang merugikan masyarakat dan WNA, serta untuk memperbaiki citra Indonesia di mata internasional.
Dalam konteks ini, langkah yang diambil oleh Agus Andrianto dapat menjadi contoh bagi pejabat lainnya untuk lebih bertanggung jawab dan disiplin dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, transparansi dalam melaporkan harta kekayaan juga merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi yang terus didorong oleh pemerintah.
Kasus pungli yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta memperlihatkan tantangan yang dihadapi institusi imigrasi dalam memberikan pelayanan yang baik. Dengan adanya tindakan tegas dari Agus Andrianto, diharapkan kedepannya akan semakin minim kasus serupa dan meningkatkan rasa percaya publik terhadap kementerian yang dipimpinnya. Upaya untuk menciptakan sistem imigrasi yang bersih dan terpercaya tentu harus didukung oleh seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk menuju Indonesia yang lebih baik.
