Hebat! Kabupaten Lamongan Raih Peringkat Pertama Indeks Keuangan KPK

Pemerintah Kabupaten Lamongan mencapai prestasi gemilang dengan meraih peringkat pertama dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) versi Monitor Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengumuman ini disampaikan pada acara peluncuran indikator MCP 2025 yang dilaksanakan di Auditorium KPK, pada Rabu (5/3).

Capaian ini bukan hanya sekadar angka, melainkan sebagai wujud dari komitmen Pemkab Lamongan dalam mencegah korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan. Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menegaskan bahwa prestasi ini adalah hasil dari penerapan delapan indikator MCP yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. “Alhamdulillah, Lamongan mendapatkan peringkat satu pada penilaian IPKD. Pencapaian tersebut merupakan salah satu bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan sudah memaksimalkan penerapan indikator MCP,” ungkap Bupati yang mengikuti acara secara virtual.

Pelaksanaan penilaian IPKD MCP ini bertujuan mempercepat upaya pencegahan korupsi dengan meningkatkan kesadaran kepala daerah serta membangun komitmen di tingkat pusat dan daerah. Proses penilaian ini melibatkan beberapa aspek kunci yang menjadi indikator pengelolaan keuangan daerah. Indikator-ins indikator tersebut meliputi:

1. Perencanaan dan penganggaran APBD
2. Pengadaan barang dan jasa
3. Perizinan
4. Pengawasan APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah)
5. Manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara)
6. Optimalisasi pajak daerah
7. Manajemen aset daerah
8. Data kelola keuangan

Pada tahun 2024, Kabupaten Lamongan memperoleh nilai MCP sebesar 95,1. Namun, Bupati Yuhronur menekankan bahwa angka ini bukanlah tujuan utama. “Yang paling penting adalah realisasi pelaksanaan seluruh indikator yang telah ditetapkan,” tambahnya. Menurutnya, pelaksanaan indikator-indikator tersebut merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengadaan barang dan jasa.

Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan indikator MCP. Beberapa area yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam evaluasi adalah pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, serta penguatan APIP. Dengan melakukan perbaikan dan optimasi di sektor-sektor tersebut, diharapkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat semakin baik.

KPK melalui MCP 2025 menilai bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah salah satu cara efektif dalam mencegah korupsi dan meningkatkan transparansi. Dengan perolehan peringkat pertama ini, Kabupaten Lamongan diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Di tengah upaya peningkatan tata kelola dan pelayanan publik, Lamongan juga menghadapi tantangan dalam merealisasikan beberapa indikator yang perlu diperbaiki. Pemkab Lamongan berencana untuk mengimplementasikan berbagai langkah strategis guna mengatasi segala permasalahan yang ada serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Dengan keberhasilan ini, harapan kedepan adalah agar Kabupaten Lamongan terus menjaga dan meningkatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan, sebagai bagian dari upaya bersama untuk membangun Indonesia yang lebih transparan dan bebas dari praktek korupsi. Capaian ini tidak hanya menunjukkan kemajuan pada sektor keuangan, tetapi juga mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan.