Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mempercepat transformasi digital guna mendukung kemandirian ekonomi dan penguasaan teknologi. Dalam rangka ini, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa digitalisasi merupakan faktor penting yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dalam ekonomi digital di kawasan ASEAN.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan komitmen pemerintah dalam mempercepat digitalisasi di berbagai sektor, termasuk di dalamnya kecerdasan buatan (AI) dan ekonomi digital. Pada 100 hari pertama kabinet, ia menegaskan, “AI kini menjadi arena kompetisi global. Indonesia tidak bisa hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi harus membangun ekosistem digital yang mandiri dan kompetitif.” Pernyataan ini menunjukkan keinginan pemerintah untuk tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga produsen solusi digital yang inovatif.
Dalam proyeksi pertumbuhannya, Indonesia diperkirakan akan memiliki nilai Gross Merchandise Value (GMV) dalam ekonomi digital mencapai USD 90 miliar pada tahun 2024. “Dengan strategi yang tepat, kita bisa menjadi pemain utama di Asia Tenggara,” tuturnya. Untuk mencapai hal ini, terdapat beberapa langkah strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
1. Digitalisasi Inklusif
Pemerintah berupaya memastikan seluruh lapisan masyarakat dan industri terlibat dalam ekosistem digital. Inisiatif ini penting untuk menciptakan kesetaraan akses dan kesempatan dalam pemanfaatan teknologi.
2. Memberdayakan Teknologi
Teknologi diharapkan memberikan manfaat nyata dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memfokuskan pada penggunaan teknologi untuk tujuan positif dan bermanfaat, serta menghindari penyalahgunaan seperti judi online atau pinjaman ilegal.
3. Keamanan Data dan Kedaulatan Digital
Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, keamanan data menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi informasi sensitif dan menjaga kedaulatan digital Indonesia.
Indonesia juga bersiap menghadapi momen penting pada tahun 2025, yang diperkirakan akan menjadi tahun awal bonus demografi hingga tahun 2030. Diperkirakan 68 persen dari total populasi Indonesia akan berada dalam usia produktif, menciptakan peluang signifikan untuk pengembangan ekonomi digital. “Kita harus memastikan generasi muda siap bersaing secara global dengan 9 juta talenta digital yang kompeten,” tegas Meutya Hafid.
Transformasi digital bukanlah tugas yang bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Meutya Hafid mengajak semua pihak, termasuk industri, akademisi, media, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun ekosistem digital yang kuat. “Kita harus bergerak bersama, dengan visi yang jelas dan keberanian untuk berinovasi. Masa depan digital Indonesia ada di tangan kita semua,” ungkapnya.
Dengan kombinasi dari kebijakan pemerintah yang progresif dan sumber daya manusia yang potensial, Indonesia berpeluang besar untuk memimpin ekonomi digital di kawasan ASEAN. Hal ini sejalan dengan perkembangan global yang memprioritaskan inovasi dan adaptasi dalam era digital. Keberanian untuk berubah dan berinovasi adalah kunci untuk meraih masa depan yang lebih cerah bagi ekonomi digital Indonesia.
