Dalam menghadapi potensi tantangan di Laut Natuna Utara, Indonesia diingatkan untuk tetap tegas berpegang pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Peringatan ini diungkapkan dalam diskusi yang diadakan oleh Indonesian Maritime Security Initiative (Indomasive) untuk membahas hubungan Indonesia dan Cina pasca pernyataan bersama yang diumumkan saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Beijing pada November 2024.
Kendati menuai beragam pandangan di kalangan pengamat, langkah pemerintah Indonesia ini dianggap wajar selama tetap berpegang pada hukum laut internasional. Dalam diskusi yang dimoderatori oleh Muhammad Farid dari Universitas Presiden, beberapa narasumber terkemuka hadir, termasuk mantan dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan, Mayjen TNI Dr. Ir. Pujo Widodo, serta Kolonel Laut Dr. Panji Suwarno dari Unhan RI.
Mayjen Pujo Widodo mengidentifikasi dinamika geopolitik yang dihadapi Indonesia, termasuk meningkatnya ketegangan antara Cina dan Amerika Serikat serta potensi serangan Cina terhadap Taiwan. Ia menyoroti bahwa isu ini berkontribusi pada risiko keamanan yang perlu diwaspadai oleh Indonesia. “Indonesia bersedia melakukan latihan militer dengan Amerika Serikat dan negara lain, tetapi juga menjajaki kerja sama ekonomi dengan Cina,” ujarnya.
Di sisi lain, Kolonel Panji Suwarno menggaris bawahi dampak dari pernyataan bersama dengan Cina, yang dinilai dapat memperkuat kerja sama antara kedua negara. Namun, ia juga mengingatkan untuk berhati-hati bahwa Cina bisa saja memanfaatkan pernyataan tersebut untuk keuntungan sepihak. “Kita perlu waspada bila Cina memanfaatkan momen ini untuk membangun opini seolah-olah Indonesia pro-Cina,” tegasnya.
Dalam konteks Laut Natuna Utara, Kolonel Panji mengingatkan pentingnya mematuhi UNCLOS dan menjaga netralitas. “Indonesia harus tetap tegas berpegang pada UNCLOS dan tidak mengakui klaim Cina atas Zona Ekonomi Eksklusif kita di perairan tersebut,” ujarnya. Ia menambahkan pentingnya memperkuat pertahanan dan keamanan laut Indonesia, serta memastikan semua langkah yang diambil tidak mengorbankan posisi netral Indonesia di kawasan.
Lebih lanjut, Johanes Herlijanto, ketua Forum Sinologi Indonesia, menekankan konsepsi kedaulatan yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada batas wilayah teritorial tetapi juga mencakup hak-hak berdaulat dan kemandirian bangsa. Ia menggarisbawahi bahwa kedaulatan harus dipahami sebagai aspek yang mendalam dan komprehensif.
Beberapa langkah dan rekomendasi yang dihimpun dalam diskusi tersebut adalah sebagai berikut:
Memperkuat Pertahanan: Indonesia perlu menebalkan kekuatan militer, khususnya TNI Angkatan Laut, di wilayah yang dianggap rawan.
Menjaga Netralitas: Indonesia diharapkan untuk tetap netral dalam konflik yang melibatkan kekuatan besar di kawasan.
Memopulerkan Laut Natuna Utara: Meningkatkan kesadaran internasional tentang Laut Natuna Utara sebagai bagian integral dari wilayah kedaulatan Indonesia.
Meneguhkan Kerja Sama Internasional: Terus berkolaborasi dengan negara-negara dalam dan luar kawasan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi maritim.
- Berpegang pada UNCLOS: Indonesia diingatkan untuk terus menjadi pendukung kuat UNCLOS guna menghindari klaim sepihak dan tindakan ilegal di perairan dalam negara.
Para pembicara sepakat bahwa sambil menjalin hubungan diplomatik dengan negara seperti Cina, Indonesia harus bertindak hati-hati dan strategis. Diskusi ini menunjukkan bahwa meski pernyataan bersama dapat dilihat sebagai langkah diplomatik, tindakan yang diambil harus selalu berlandaskan pada hukum internasional dan kepentingan nasional yang lebih luas.
Dalam menghadapi tantangan di Laut Natuna Utara, ketaatan pada UNCLOS dan penguatan posisi pertahanan menjadi kunci bagi Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan maritim di kawasan.
