Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan penolakan tegas terhadap usulan relokasi paksa warga Palestina di Jalur Gaza. Penolakan ini muncul sebagai reaksi terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mendorong warga Palestina untuk meninggalkan wilayah mereka. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Rolliansyah Soemirat, tindakan tersebut bukan hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga dapat menghambat perjuangan menuju kemerdekaan Palestina.
Indonesia memandang relokasi warga Palestina sebagai upaya untuk mengubah komposisi demografis yang dapat berdampak negatif pada realisasi cita-cita negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dalam konteks ini, Rolliansyah menjelaskan, “Posisi Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis wilayah pendudukan Palestina.” Ia menegaskan bahwa solusi yang sah untuk konflik di Timur Tengah harus berdasarkan prinsip negara Palestina yang berdaulat dengan perbatasan yang ditentukan pada tahun 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Selaras dengan itu, Indonesia menyerukan kepada komunitas internasional untuk menghormati hukum internasional, khususnya hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. “Satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi di kawasan adalah penyelesaian akar penyebab konflik, yaitu pendudukan ilegal yang berkepanjangan oleh Israel atas wilayah Palestina,” tambahnya.
Penolakan ini datang di tengah upaya AS untuk mengambil alih wilayah Gaza dan proyek rekonstruksi yang diusulkan oleh Trump. Dalam pidatonya, Trump menyatakan bahwa warga Gaza tidak memiliki pilihan lain selain meninggalkan tanah air mereka demi suatu keadaan yang lebih aman. “AS akan melakukan pekerjaan untuk menemukan dan membersihkan area-area yang terkena dampak, serta berupaya untuk mengganti infrastruktur yang hancur,” ucapnya.
Berikut ini adalah beberapa poin penting terkait isu ini:
Penolakan Relokasi: Indonesia menolak keras relokasi paksa warga Palestina, menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia.
Satu Negara untuk Palestina: Indonesia mendukung pendirian negara Palestina yang merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Panggilan untuk Komunitas Internasional: Indonesia menyerukan kepada negara-negara lain untuk menghormati hak rakyat Palestina dan mendukung perjuangan mereka untuk kemerdekaan.
Konsekuensi Relokasi: Relokasi paksa warga Palestina, jika diterapkan, dapat mengakibatkan krisis kemanusiaan yang lebih besar dan konflik berkepanjangan di kawasan.
- Akar Masalah: Menurut Indonesia, penyelesaian yang adil terhadap konflik tidak dapat dicapai tanpa mengatasi isu pendudukan Israel yang terus-menerus.
Reaksi Indonesia terhadap usulan Trump menunjukkan komitmennya dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan menegakkan hukum internasional. Mengingat gejolak yang terus berlanjut di Timur Tengah, pernyataan ini tidak hanya penting bagi Palestina tetapi juga bagi stabilitas kawasan. Indonesia bertekad untuk menjadi suara tegas dalam memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina dan menuntut penyelesaian damai yang berkelanjutan.
Menghadapi situasi yang kompleks ini, komunitas internasional diharapkan lebih aktif dalam mendukung hak-hak Palestina serta menemukan solusi yang dapat memenuhi keinginan rakyat Palestina untuk hidup dalam kedamaian dan kemerdekaan.
