Iran pada hari Jumat (7/2) meluncurkan kecaman keras terhadap putaran terbaru sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Sanksi ini menargetkan individu dan perusahaan yang dituduh terlibat dalam membantu ekspor minyak negara itu. Situasi ini memicu ketegangan lebih lanjut di wilayah yang telah lama mengalami ketidakstabilan akibat perbedaan pandangan politik dan ekonomi antara Iran dan Amerika Serikat.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyatakan bahwa langkah persetujuan sanksi itu adalah tindakan yang tidak sah dan melanggar hukum internasional. Menurutnya, sanksi tersebut bertentangan dengan peraturan yang diakui oleh komunitas internasional. Ia menegaskan, “Keputusan pemerintahan AS yang baru untuk menekan rakyat Iran dengan menghalangi perdagangan sah Iran dengan mitra-mitra ekonominya merupakan tindakan yang tidak sah, melanggar hukum, dan bertentangan dengan aturan internasional.”
Sanksi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan AS pada hari Kamis menyasar lebih dari selusin individu dan entitas yang beroperasi di Tiongkok, India, dan Uni Emirat Arab (UAE). Tuduhan yang dihadapkan kepada mereka mencakup keterlibatan dalam memfasilitasi pengiriman minyak dari Iran, yang merupakan sumber pendapatan penting bagi ekonomi negara itu. Dalam konteks ini, Baghaei menegaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan lebih merupakan upaya untuk memaksakan kekuasaan Amerika Serikat secara sepihak.
Penting untuk memahami konteks dari kebijakan sanksi ini. Pemerintahan AS di bawah Donald Trump telah menghidupkan kembali kebijakan “tekanan maksimum” terhadap Iran, yang berfokus pada pengurangan ekspor minyak negara tersebut sebagai langkah untuk memotong pendapatan Iran dan membatasi aktivitas program nuklirnya. Kebijakan ini terus berlanjut meskipun ada tantangan internasional yang menyoroti dampak sanksi terhadap rakyat Iran.
Sanksi yang baru-baru ini dikeluarkan adalah yang pertama di bawah pemerintahan Trump pada masa jabatan keduanya. Di samping itu, sanksi tersebut terkesan memperparah hubungan Amerika Serikat dengan mitra-mitranya di Asia, terutama Tiongkok dan India, yang memiliki hubungan dagang yang erat dengan Iran. Ini menunjukkan betapa kompleksnya dinamika politik dan ekonomi yang menyertai upaya untuk menekan Iran.
Sebagai respons, Iran mengulangi komitmennya untuk melawan upaya-upaya tekanan oleh pihak asing dan mempertahankan haknya untuk berdagang dengan negara-negara mitra. Pemerintah Iran secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak akan mundur menghadapi sanksi dan akan terus mencari cara untuk mempertahankan ekonomi dan perdagangan internasional mereka.
Baghaei menambahkan, “Pemerintah Iran menegaskan bahwa Amerika Serikat bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan sepihak dan aksi pemaksaan semacam ini.” Pernyataan ini mencerminkan sikap defensif Iran terhadap tekanan yang diberikan oleh AS dan menegaskan ketidaksetujuan mereka terhadap pendekatan sepihak yang dianggap ilegal.
Menariknya, meskipun menghadapi sanksi yang berat, Iran terus menjalin hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara lain yang bersedia untuk mengabaikan penekanan dari AS. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi isolasi internasional, Iran tetap berusaha untuk mencari dukungan dari mitra-mitra strategisnya.
Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat menunjukkan betapa sulitnya situasi diplomatik saat ini. Dengan adanya sanksi terbaru ini, peta geopolitik di kawasan Timur Tengah kemungkinan akan terus mengalami perubahan, dan banyak pihak yang akan terus memantau langkah selanjutnya dari kedua belah pihak dalam menghadapi situasi yang semakin rumit.
