Hamas dan Israel akhirnya sepakat untuk mengimplementasikan gencatan senjata yang efektif mulai Minggu, 19 Januari 2025, setelah 460 hari konflik yang telah merenggut lebih dari 46.707 jiwa warga Palestina. Pengumuman resmi mengenai kesepakatan ini disampaikan pada Rabu, 15 Januari 2025, dan segera mengundang reaksi gembira dari warga Gaza yang merayakan dengan yel-yel kemenangan di berbagai lokasi, termasuk di Kota Gaza. Gencatan senjata ini diharapkan dapat menjadi titik balik dalam hubungan kedua pihak setelah periode kekerasan yang berkepanjangan.
Kesepakatan gencatan senjata ini mencakup serangkaian langkah strategis yang dirancang untuk mengurangi ketegangan dan memulai proses rekonsiliasi. Perjanjian tersebut terdiri dari tiga fase utama yang masing-masing memiliki tujuan dan tindakan spesifik.
Fase pertama dari kesepakatan ini menyatakan bahwa Hamas akan membebaskan 33 warga Israel yang ditahan di Gaza. Warga tersebut terdiri dari perempuan, anak-anak, dan warga sipil berusia di atas 50 tahun. Sebagai imbalan, Israel berkomitmen untuk membebaskan lebih banyak tahanan Palestina. Selain itu, Israel juga berencana menarik pasukannya dari area pemukiman padat di Gaza. Hal ini termasuk memungkinkan warga sipil Palestina yang terjebak untuk kembali ke rumah mereka dan membuka jalur bantuan yang memungkinkan masuknya hingga 600 truk bantuan per hari ke wilayah Gaza. Proses ini juga mencakup izin bagi warga Palestina yang terluka untuk mendapatkan perawatan medis di luar Gaza, serta pembukaan penyeberangan Rafah dengan Mesir dalam tujuh hari setelah fase pertama dimulai. Dalam waktu 50 hari setelah fase ini, Israel diharapkan menarik pasukannya dari Koridor Philadelphi yang menjadi batas antara Gaza dan Mesir.
Setelah fase pertama, jika semua berjalan sesuai rencana, fase kedua akan berlangsung. Dalam fase ini, Hamas akan membebaskan seluruh tawanan Israel yang masih hidup, termasuk tentara. Sebagai balasan, Israel akan melanjutkan pembebasan lebih banyak tahanan Palestina dan merencanakan penarikan bertahap seluruh pasukan dari wilayah Gaza.
Fase ketiga dari perjanjian ini mencakup penyerahan jenazah para tawanan yang masih tersisa. Sebagai balasan, Israel akan mengimplementasikan rencana rekonstruksi untuk Gaza yang direncanakan berlangsung selama tiga hingga lima tahun. Proses ini akan diawasi secara internasional untuk memastikan transparansi dan kelancaran.
Hukum internasional mendefinisikan gencatan senjata sebagai penghentian sementara atau permanen dari tindakan kekerasan di antara pihak-pihak yang berkonflik. Dalam konteks ini, kesepakatan gencatan senjata bertujuan memberikan ruang bagi diplomasi, melindungi populasi sipil, dan mengurangi eskalasi kekerasan. Prinsip-prinsip utama hukum gencatan senjata dikembangkan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat menghormati kesepakatan yang telah dibuat, dan pelanggaran terhadap kesepakatan ini dapat berakibat pada sanksi internasional.
Gencatan senjata ini memberikan harapan baru bagi rakyat Palestina dan Israel untuk memulai proses rekonsiliasi yang sangat diperlukan setelah konflik panjang yang telah mengakibatkan banyak korban. Dengan adanya pengawasan internasional, diharapkan semua langkah yang disepakati dapat dilaksanakan dengan baik, membuka kemungkinan bagi perbaikan kondisi dan perdamaian yang lebih berkelanjutan di kawasan yang telah lama bergolak ini. Kesepakatan ini tidak hanya menjadi langkah signifikan dalam perjalanan kedua pihak menuju perdamaian, tetapi juga memancarkan harapan bagi stabilitas di kawasan Timur Tengah.
