Israel baru saja mengumumkan rencana pembangunan 974 unit rumah pemukim di Tepi Barat yang diduduki, sebuah langkah yang diperkirakan akan semakin memperburuk hubungan antara Israel dan Palestina. Menurut laporan dari lembaga pemantauan anti-pemukiman, Peace Now, pembangunan ini direncanakan untuk memperluas pemukiman Efrat sebesar 40% dan dapat menghalangi rencana pembangunan kota Palestina di dekatnya, Bethlehem.
Hagit Ofran, pemimpin pemantau permukiman dari Peace Now, menjelaskan bahwa konstruksi proyek ini bisa dimulai setelah proses persetujuan kontrak dan penerbitan izin, yang kemungkinan memakan waktu setidaknya satu tahun. Tindakan ini menambah daftar panjang pembangunan pemukiman yang terus berlanjut di Tepi Barat, sebuah kawasan yang diinginkan Palestina sebagai bagian dari negara mereka di masa depan.
Konflik terkait pemukiman di Tepi Barat tidaklah baru. Israel telah menduduki wilayah tersebut sejak Perang Enam Hari pada tahun 1967 dan hingga saat ini, lebih dari 100 pemukiman telah dibangun. Pemukim yang tinggal di wilayah ini kini berjumlah lebih dari 500.000 orang, yang hidup di bawah kendali militer Israel. Sementara itu, warga Palestina hanya dapat mengelola beberapa pusat populasi melalui Otoritas Palestina. Situasi ini telah memicu kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk kelompok hak asasi manusia, yang menyebutnya sebagai bentuk apartheid yang sistematis. Pemerintah Israel sendiri membantah tuduhan tersebut, dengan alasan bahwa Tepi Barat merupakan bagian integral dari sejarah dan warisan orang Yahudi.
Dalam konteks ini, kebijakan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu semakin diarahkan untuk memperluas pemukiman, meskipun banyak sandera ditahan oleh Hamas sejak serangan di Israel pada 7 Oktober 2023. Peace Now menilai bahwa tindakan tersebut merupakan langkah agresif yang merusak peluang tercapainya perdamaian. "Ketika rakyat Israel menetapkan tujuan untuk membebaskan para sandera dan mengakhiri perang, pemerintah Netanyahu bertindak dengan sangat agresif yang akan menghancurkan peluang terciptanya perdamaian dan kompromi," ujar Ofran.
Reaksi internasional terhadap rencana pembangunan ini juga menarik perhatian. Banyak negara mendukung posisi Palestina dan menganggap pembangunan pemukiman sebagai penghalang utama dalam proses perdamaian. Selain itu, pemerintah AS di bawah kepemimpinan Donald Trump sebelumnya memberikan dukungan kuat terhadap pembangunan permukiman, meskipun pemerintahan baru pada masa kini lebih kritis namun jarang mengambil tindakan konkret untuk menghentikan ekspansinya.
Beberapa poin penting terkait pembangunan pemukiman di Tepi Barat yang perlu diperhatikan meliputi:
- Jumlah Rencana Pembangunan: Rencana Israel mencakup pembangunan 974 unit rumah baru yang ditujukan untuk perluasan pemukiman Efrat.
- Dampak terhadap Palestina: Pembangunan ini dapat mengganggu proyek pembangunan kota Palestina di Bethlehem dan sekitarnya.
- Proses Persetujuan: Konstruksi dapat dimulai setelah proses kontrak dan izin, yang diperkirakan memakan waktu setidaknya satu tahun.
- Kritik Internasional: Tindakan ini memicu reaksi negatif dari banyak negara dan kelompok hak asasi manusia yang menyebutnya sebagai penghalang perdamaian.
- Sikap Pemerintah AS: Pemerintahan AS saat ini bersikap lebih kritis terhadap pembangunan permukiman meskipun tidak banyak tindakan yang diambil.
Perkembangan terbaru ini mencerminkan ketegangan yang terus meningkat antara Israel dan Palestina, dengan isu pemukiman menjadi salah satu pusat konflik. Ketidakstabilan di wilayah tersebut menunjukkan betapa rumitnya jalan menuju perdamaian yang diharapkan oleh kedua pihak.
