Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menginstruksikan militer untuk segera menyiapkan rencana yang memungkinkan warga Gaza meninggalkan wilayah tersebut. Langkah ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memaparkan rencana ambisius mengenai pemindahan warga Palestina yang berada di Gaza, di tengah suasana konflik yang semakin memanas.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengungkapkan dukungannya terhadap ide tersebut dalam sebuah wawancara yang disiarkan oleh Fox News. Netanyahu berpendapat bahwa memberikan opsi kepada warga Gaza untuk pergi adalah langkah yang rasional. “Maksud saya, apa yang salah dengan itu? Mereka dapat pergi, mereka kemudian dapat kembali, mereka dapat pindah dan kembali lagi. Namun, Anda harus membangun kembali Gaza,” tegas Netanyahu. Pemimpin Israel ini menambahkan bahwa gagasan ini layak untuk diteliti lebih lanjut meskipun detail implementasinya masih perlu diklarifikasi.
Rencana Trump untuk Gaza mencakup transformasi wilayah tersebut menjadi “Riviera Timur Tengah.” Usaha ini diusulkan setelah Gaza dilanda lebih dari 16 bulan serangan yang mengakibatkan lebih dari 47.000 korban jiwa, menurut catatan Palestina. Usulan yang dianggap kontroversial ini bukannya tanpa reaksi; kabar ini menimbulkan berbagai tanggapan dari kalangan internasional yang khawatir mengenai implikasi rencana ini terhadap kestabilan kawasan.
Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, memberikan dukungan terhadap gagasan ini dengan menyebutnya sebagai pemikiran yang “di luar kebiasaan” dan bersejarah. Namun, ia juga menekankan bahwa presiden tidak berkomitmen untuk mengerahkan pasukan darat di Gaza. Rencana yang diusulkan adalah relokasi sementara warga Gaza, bukan pemindahan permanen, dengan tujuan agar proses rekonstruksi dan pembersihan puing-puing dapat berlangsung lebih efektif.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, juga ikut mengonfirmasi bahwa rencana tersebut memang diarahkan agar warga Gaza meninggalkan tempat tinggal mereka selama proses rekonstruksi. Langkah ini menunjukkan adanya perhatian terhadap kebutuhan untuk memperbaiki infrastruktur yang telah hancur akibat konflik berkepanjangan.
Namun, rencana ambisius ini menuai banyak kontroversi dan reaksi negatif dari berbagai pihak. Banyak pakar hukum internasional memperingatkan bahwa langkah tersebut bisa melanggar hukum internasional. Aktivis hak asasi manusia mengklaim bahwa rencana Trump dapat dipersepsikan sebagai bentuk “pembersihan etnis,” di mana warga Gaza akan kehilangan hak mereka untuk tinggal dan menempati tanah kelahiran mereka demi kepentingan politik yang lebih besar.
Opini publik di Amerika Serikat tampaknya juga tidak berpihak pada peningkatan keterlibatan negara dalam konflik tersebut. Rasa skeptis terhadap intervensi militer baru muncul terutama setelah pengalaman pahit yang dialami negara tersebut di Irak dan Afghanistan. Hal ini bisa jadi menjadi penghalang tersendiri bagi Presiden Trump yang dalam kampanye pemilu 2024 berjanji untuk mengakhiri apa yang disebutnya sebagai “perang konyol.”
Rencana untuk evakuasi dan pemindahan warga Gaza ini berbuntut panjang mengenai masa depan wilayah tersebut. Meskipun mendapat dukungan dari Netanyahu, banyak pertanyaan yang muncul mengenai kelayakan dan konsekuensi dari langkah ini. Hingga kini, realisasi rencana yang diusulkan Trump masih menyimpan ketidakpastian. Ada dugaan bahwa ini lebih merupakan strategi negosiasi politik daripada sebuah rencana yang memang akan dijalankan, memperkuat kesan bahwa konflik yang berkepanjangan ini belum akan menemukan titik terang dalam waktu dekat.
