Militer Lebanon menuduh Israel menunda penarikan pasukannya dari Lebanon selatan sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri konflik dengan Hizbullah. Hal ini disampaikan sehari setelah pejabat Israel mengumumkan bahwa pasukan mereka akan tetap berada di wilayah tersebut setelah batas waktu sebelumnya yang ditetapkan pada hari Minggu.
Pernyataan militer Lebanon ini muncul di tengah situasi yang semakin tegang. Mereka meminta warga Lebanon untuk menunda perjalanan ke daerah perbatasan, mengingat adanya ranjau dan senjata yang belum meledak yang dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan publik. Gencatan senjata yang ditengahi oleh Amerika Serikat ini dimulai pada 27 November lalu dan mencakup pengunduran pasukan Israel serta penarikan senjata Hizbullah dari selatan Sungai Litani, dengan tenggat waktu 60 hari.
Pada Jumat lalu, kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa syarat-syarat dari gencatan senjata belum sepenuhnya dipatuhi oleh Lebanon. Gedung Putih pun mengindikasikan perlunya perpanjangan gencatan senjata sementara untuk menstabilkan situasi di wilayah tersebut.
Militer Lebanon, yang mendapat dukungan AS, juga melaporkan bahwa mereka telah melaksanakan rencana untuk memperkuat kehadiran pasukan di selatan Sungai Litani. “Penundaan terjadi di sejumlah fase akibat ketidakpastian penarikan pasukan oleh Israel, yang mempersulit misi penempatan kami,” ungkap pernyataan militer Lebanon. Mereka menegaskan bahwa mereka siap untuk menyelesaikan penempatan pasukan segera setelah Israel mundur dari wilayah tersebut.
Gencatan senjata ini berfungsi untuk mengakhiri permusuhan yang telah berlangsung lebih dari satu tahun, yang dipicu oleh perang Gaza dan berujung pada serangan besar-besaran Israel terhadap Hizbullah. Perang tersebut menyebabkan lebih dari satu juta orang terpaksa mengungsi dari Lebanon, memperburuk krisis kemanusiaan di kawasan tersebut.
Dalam pernyataan terpisah, Hizbullah menyatakan bahwa penundaan penarikan pasukan Israel merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan yang ada. Mereka menegaskan bahwa pelanggaran ini harus ditangani oleh Lebanon melalui “semua cara dan metode yang dijamin oleh piagam internasional.” Hizbullah menekankan perlunya tindakan untuk memastikan penarikan pasukan Israel sesuai kesepakatan yang telah dibentuk.
Lebanon pun dalam posisi sulit, di satu sisi ingin menunjukkan bahwa mereka mampu menjaga kedaulatan wilayahnya, sementara di sisi lain, mereka harus menghadapi tekanan dari berbagai pihak termasuk Hizbullah yang merupakan kelompok bersenjata aktif di sana. Pemerintah Israel belum memberikan keterangan jelas mengenai durasi tambahan keberadaan pasukannya di Lebanon selatan, meskipun mereka mengklaim telah menyita senjata Hizbullah dan membongkar infrastruktur yang digunakan oleh kelompok bersenjata tersebut.
Situasi ini menunjukkan ketegangan yang semakin meningkat di kawasan tersebut. Beberapa sumber mencatat bahwa kehadiran pasukan Israel di Lebanon selatan dapat memicu kembali pertempuran yang telah mereda, dan berpotensi menciptakan dampak lebih luas bagi stabilitas wilayah sekitarnya. Keputusan untuk menunda penarikan pasukan juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat internasional mengenai komitmen Israel terhadap gencatan senjata dan upaya untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan ini.
Melihat situasi yang berkembang, penting bagi semua pihak untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif dan mencari solusi damai demi kesejahteraan rakyat Lebanon dan stabilitas kawasan. Ketegangan yang ada saat ini tentunya memerlukan perhatian serius dari komunitas internasional agar konflik yang lebih besar dapat dihindari.
